PBB Gunungkidul Tembus Rp17,8 Miliar, Jatuh Tempo 30 September
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
Asti Wijayanti/Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Potensi pariwisata di Bumi Handayani begitu melimpah. Tingkat kunjungan pun meningkat signifikan sejak 2012. Meski demikian, Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul, Asti Wijayanti, menyadari bahwa sektor kepariwisataan masih butuh dikembangkan.
“Intinya citra pariwisata tak bisa dibentuk secara instan karena butuh waktu yang tidak sebentar. Sebagai contoh untuk pengembangan Desa Wisata Nglanggeran butuh waktu sekitar lima sampai 10 tahun untuk bisa seperti sekarang ini,” kata Asti kepada Harian Jogja, Jumat (6/12/2019).
Menurut dia, patron wisata saat ini masih tertuju ke Pulau Bali. Di Bali pariwisata sudah menjadi yang utama dan masyarakatnya sudah mengerti bagaimana pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wisatawan yang datang. “Ini yang belum dipunyai Gunungkidul. Untuk bisa mencapai itu maka utuh proses yang tidak sebentar,” katanya.
Asti mengungkapkan kesadaran masyarakat khusus pelaku wisata yang kurang menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Ia menuturkan untuk pengembangan sektor kepariwisataan sudah mengacu kepada sapta pesona. Meski demikian, tujuh prinsip ini belum dijalankan dengan baik dalam pengembangan di Gunungkidul.
Sebagai contoh di beberapa destinasi masih terjadi konflik yang melibatkan warga sekitar. Kondisi ini apabila dibiarkan tidak baik sehingga berpengaruh dalam upaya pengembangan. Hal ini dikarenakan adanya konflik bisa mempengaruhi rasa aman dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Padahal, prinsip tersebut sudah termuat dalam program sapta pesona pariwisata. “Kami terus beruapaya mengaplikasikan prinsip-prinsip sapta pesona kepada para pelaku wisata dengan terus memberikan pendampingan,” katanya.
Selain melatih sumber daya manusia untuk lebih peka terhadap wisatawan, tantangan lain dalam pengembangan juga berkaitan dengan pengembangan infrastrukur. Di dalam kepariwisataan mengenal tiga A yang meliputi aksesbilitas, amenitas dan atraksi.
Untuk aksesibilatas dan amenitas, Pemkab telah berusaha untuk memberikan kemudahan akses dan fasilitas kepada pengunjung. Namun upaya ini terus dilakukan sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. “Untuk atraksi kami juga terus menggelar acara yang bisa menjadi daya tarik wisatawan. Yang jelas kami akan terus upaya dalam pengembangan pariwisata Gunungkidul yang lebih baik lagi,” kata mantan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PBB Gunungkidul mencapai Rp17,83 miliar atau 68% target. Wajib pajak diminta membayar sebelum jatuh tempo 30 September 2026.
BPKN menyoroti hak konsumen penerbangan yang terdampak karhutla, mulai dari pembatalan, perubahan jadwal hingga mekanisme refund.
Klaten International Motocross 2026 diikuti 125 rider nasional dan internasional sekaligus mendorong sport tourism serta ekonomi lokal.
12 gudang Bulog rusak akibat gempa NTT, terutama di Ruteng. Stok beras dipindahkan ke tenda BNPB dan TNI agar tetap aman untuk disalurkan.
Tito Karnavian menegaskan larangan membuka lahan dengan cara membakar tanpa kecuali melalui Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026.
Isi chat dugaan cashback Rp4.000 per kilogram pengadaan telur SPPG di Sukoharjo viral. BGN akan mengecek dugaan tersebut.