Proyek Infrastruktur Besar-besaran di DIY Bisa Akibatkan Banjir

Harianjogja.com, JOGJA - Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Jogja secara masif pada 2020 dikhawatirkan akan mengubah karakteristik hidrologi. Pemerintah diminta untuk mengantisipasi perubahan hidrologi yang bisa terjadi, salah satunya dengan membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) khusus banjir.

Pada 2020 sejumlah proyek besar seperti pembangunan Tol Jogja-Solo (Joglo) dan Tol Jogja-Bawen akan dilaksanakan. Saat ini proyek sudah memasuki tahapan sosialisasi.

Pakar Hidrologi Departemen Teknik Sipil UGM, Rachmad Jayadi mengatakan perubahan yang akan terjadi akibat pembangunan infrastruktur adalah permukaan tanah akan semakin rapat. Akibatnya, ketika hujan turun, sebagian besar airnya akan menjadi limpasan atau run off. Ketika pembangunan semakin luas, maka air limpasan dari hujan akan semakin besar.

Selama ini, kata Rachmad Jayadi, upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah adalah dengan membuat sumur resapan dan sistem biopori. "Namun itu [sumur resapan dan biopori] hanya bisa digunakan untuk skala kecil," ujarnya, Rabu (1/1/2019).

Menurutnya, peningkatan luas lahan yang terdampak pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan dibuatnya biopori ataupun sumur resapan.

Oleh karena itu, sebelum pembangunan besar-besaran dimulai pemerintah daerah harus membuat regulasi khusus agar tidak terjadi banjir setelah proyek infrastruktur selesai dikerjakan. Pemerintah diminta untuk membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) soal banjir. "Saya kira sudah waktunya untuk membuat amdal soal banjir," jelasnya.

Amdal khusus ini, kata Jayadi, dibuat sebagai antisipasi bencana banjir dan perlu dilakukan di tahap perencanaan pembangunan. Peruntukan amdal banjir sangat penting, tidak hanya diterapkan dalam pembangunan oleh pemerintah, tapi juga  swasta. Terlebih, ilmu hidrologi sudah sangat memadai didukung dengan teknologi yang semakin canggih. "Mungkin ini hal baru tetapi ada dampaknya dan jelas butuh biaya karena ada pembangunan, tapi biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada setelah terjadi banjir bandang baru ditangani," katanya.

Jayadi menyebut kebijakan tersebut harus segera diterapkan. Jika tidak, masyarakat yang akan dirugikan. Saat ini, di dalam amdal memang sudah menyinggung dampak banjir, tetapi masalah itu belum ditindaklanjuti dengan kajian yang detail.

"Sudah saatnya membuat amdal khusus untuk dampak banjir, tata cara, pedomannya. Nanti bisa dibangun bersama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat kampus," ujarnya.

Kepadatan Lalu Lintas

Adapun, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianto mengusulkan pembuatan underpass di simpang empat Monjali, Sleman. Usulan itu sebagai respons perubahan desain jalan Tol Joglo di perempatan Monjali yang awalnya melayang menjadi at grade, karena terbentur sumbul imajiner.

Jika underpass di simpang Monjali bisa diwujudkan, selain sebagai perubahan desain juga dinilai mampu mengurangi jumlah volume kendaraan yang melewati jalur tersebut.

"Simpang empat Monjali pada prinsipnya merupakan jalur lalu lintas arteri primer Ring Road Utara," kata, Dwi Ardianto pada Selasa (31/12/2019).  

Jalur Ring Road Utara, kata Dwi, adalah jalan yang memang dirancang untuk kendaraan berkecepatan tinggi. Menurutnya, apabila di satu titik atau simpang sudah ada underpass, konsekuensi pada persimpangan lainnya juga ikut dibangun. Sebab, jalan tersebut juga menampung beban jumlah kendaraan yang sama. 

Kendati demikian, perlu atau tidaknya pembangunan underpass Monjali, harus dilihat terlebih dahulu kelancaran arus kendaraan di simpang tersebut setelah beroperasinya underpass Kentungan secara penuh.  "Dilihat dulu model lalu lintasnya seperti apa di simpang yang sudah ada underpass-nya," ungkapnya.   

Ia menambahkan jika underpass Kentungan sudah dapat difungsikan sepenuhnya akan ada perubahan pola lalu lintas di Ring Road Utara.

Sementara itu, Kepala Pustral UGM, Agus Taufik Mulyono mendukung jika nantinya ada pembangunan underpass di Monjali. Namun, pemerintah diimbau untuk menunjuk kontraktor yang mampu mengerjakan proyek itu secara maksimal. "Jangan tergiur dengan penawaran kontrak yang harganya miring tapi kontraktor yang metodenya kerja baik, teknologi konstruksi yang mapan, dan sumber daya manusia yang mumpuni," katanya.

Dibuka Januari

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Moeljono, menyebut jalur bawah tanah atau umum disebut underpass di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA), Kecamatan Temon, Kulonprogo, kemungkinan sudah dibuka untuk umum pada Januari 2020.

"Underpass kemungkinan bisa dibuka pada Januari, tapi masihh ada yang harus ditambahkan sedikit dari segi keamanannya," kata Basuki kepada awak media di sela-sela peresmian Bendung Kamijoro, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo, Selasa.

Keamanan yang dimaksud, yakni penambahan pengeras suara. Pengeras suara tersebut berfungsi untuk mengingatkan pengendara agar berhati-hati dan menyalakan lampu serta imbauan agar batas kecepatan maksimum 60 km per jam. "Karena ini kan terowongan terpanjang totalnya 1,4 km, dan 1,1 km itu bagian terowongan, jadi pengendara harus berhati-hati dan diingatkan lewat pengeras suara itu," ujarnya.

Dijelaskan Basuki, pembangunan fisik underpass sudah rampung 100%, termasuk pemasangan ornamen seni di dinding terowongan. Sedangkan untuk peresmian menunggu instruksi dari Presiden. Namun lanjutnya ada kemungkinan underpass bakal diresmikan bersamaan dengan peresmian YIA dan jalur rel kereta bandara. Kedua proyek nasional itu sebelumnya ditargetkan rampung pada pertengahan 2020.

"Namun untuk underpass bisa dibuka untuk umum, tidak harus menunggu peresmian. Kaya tol kan bisa fungsional, tanpa tarif dulu. Kalau ini kan jalan nasional, tanpa bayar jadi ya bisa kita manfaatkan," ucapnya.

Presiden Joko Widodo mengharapkan pembangunan YIA dan jalur rel kereta bandara bisa selesai pada pertengahan tahun depan. Dirinya optimistis dua proyek nasional itu bisa selesai tepat waktu. "Untuk bandara sebagaian kan sudah bisa operasional di sana. Tapi kan ini masih nunggu selesai 100 persen. Soal pembebasan lahan kereta sudah selesai 100 persen. Mungkin pertengahan 2020 sudah selesai," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News