Proyek Tak Mendesak di Jogja Akan Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Ilustrasi kunjungan kerja. - Bisnis Indonesia/Felix Jody Kinarwan
06 April 2020 12:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-- Pemda DIY diminta segera melakukan redesain APBD DI 2020 agar ada alokasi anggaran yang maksimal untuk penanganan Covid-19. Sejumlah proyek yang tidak mendesak akan dicoret untuk dialihkan penanganan bagi terdampak penyebaran virus corona.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Atmaji mendesak Pemda DIY segera melakukan redesain sehingga ada alokasi dari APBD DIY 2020 untuk penanganan Covid-19 dengan jumlah lebih maksimal dari yang saat ini ada. Sejumlah program yang tidak mendesak ada baiknya dicoret untuk dialihkan ke penanganan Covid-19, seperti perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi maupun pelatihan.

Posisi APBD DIY 2020 sendiri sekitar Rp6,5 triliun, senilai Rp 2,6 triliun di antaranya untuk belanja langsung. Ia memproyeksikan jika bisa diredesain antara 20% hingga 30% saja maka sebesar Rp520 miliar dapat dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Redesain harus segera dilakukan, program yang tidak penting bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Karena dampaknya besar terutama dari sisi ekonomi. Kami mengusulkan agar Pemda membuat klaster penanganan seperti penanganan UMKM, pekerja dan lainnya," katanya Minggu (5/4/2020).

Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo menjelaskan Pemerintah Pusat telah menyampaikan dalam rapat koordinasi melalui daring bahwa transfer dari pusat ke daerah akan banyak dikurangi. Karena penanganan Covid-19 butuh anggaran yang tidak sedikit.

Sejumlah dana yang dipotong antara lain dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) sebesar 10%. Begitu juga bagi hasil pendapatan untuk daerah juga akan dipotong di angka yang mencapai 25%. Pemda DIY sangat memahami pemotongan tersebut karena untuk penanganan pandemi corona.

"Karena dalam situasi seperti ini, sebagaimana yang disampaikan Bapak Sekjen, bahwa DAU [dana alokasi khusus] dipotong 10%, kemudian DID [juga dipotong], [bagi hasil] pendapatan lain ada pemotongan sampai 25%," katanya.

Budi menambahkan telah Pemda DIY mengambil langkah cepat dengan telah mengirimkan edaran kepada semua organisasi perangkat daerah (ODP) terkait rasionalisasi anggaran. Sehingga semua bidang di OPD harus melakukan seleksi prioritas program agar ada anggaran yang bisa disisihkan untuk penanganan Covid-19. Salah satunya semua proyek pengadaan barang maupun jasa yang belum dilakukan tandatangan kontrak akan dihentikan.

"Semua bidang OPD terkait karena mereka sudah membuat rencana pembiayaan, kami Pemda sudah mengambil keputusan melalui surat edaran itu. Kemudian ada beberapa kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa yang belum ditandatangani kontraknya itu kami mohon untuk dihentikan," ujarnya.

Ia belum dapat memastikan jumlah proyek yang akan dicoret untuk dialihkan ke penanganan Covid-19 karena masih dalam tahap proses rasionalisasi. Mengingat dana terduga sebesar Rp14 miliar yang dimiliki Pemda DIY jelas tidak mampu mengcover seluruh penanganan Covid-19.

"Akan kami hitung [proyek yang akan dicoret], surat edaran sudah dikeluarkan untuk menyelesaikan itu  makanya  kita harus merasionalisasi, di sisi lain dana dari pusat kan jumlahnya turu, padahal ada dua beban yang harus diselesaikan di selesaikan daerah," katanya.

Terkait rasionalisasi anggaran ini pihaknya akan melakukan pembahasan secepatnya untuk meminta masukan semua bidang pada setiap OPD. Sekaligus menentukan program apa saja yang sekiranya bisa digeser untuk dialihkan ke penanganan Covid-19. Apalagi kondisi ini akan diprediksikan terjadi pada tiga bulan ke depan dan berpotensi bertambah durasinya jika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Ini akan mempengaruhi penganggaran kita, oleh karena itu kami segera menggambil sikap, semua bidang kami kumpulkan usulan seperti apa, bagian dari kita merasionalisasi anggaran, menggesernya berapa. Karena prediksinya tiga bulan ke depan, itu pun penuh tanda tanya. Maka biaya tak terduga itu jelas sangat-sangat kurang. Apalagi kalau kesadaran masyarakat untuk menaati protokol itu kurang, maka waktunya bisa bertambah," ujarnya.

Selain menggunakan APBD DIY, Pemda DIY akan memberdayaan CSR untuk bisa memberikan sumbangsih dalam menangani Covid-19. "Hari Selasa kami akan kumpulkan CSR Center, saya mohon bantuan pihak swasta, sudah beberapa yang akan membantu, masker, APD dan lainnya," ucapnya.