Advertisement
Buruh Jogja Ancam Aksi Besar-besaran jika DPR Tetap Bahas Omnibus Law
KSPSI DIY dan FPPI Jogja menggelar aksi teaterikal di sekitar Titik Nol, Rabu (8/4/2020). - Harian Jogja/Lugas Subarkah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Sikap DPR yang dinilai sembrono dengan tetap menggelar Masa Sidang di tengah pandemi Covid-19, memunculkan banyak kritik dari masyarakat, salah satunya kalangan pekerja. Pasalnya dalam masa sidang ini akan dibahas pula Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja.
Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan langkah DPR RI untuk melanjutkan pembahasan omnibus law yang telah disepakati pada Kamis (2/4/2020) lalu mencederai keadilan rakyat khususnya kaum pekerja yang sudah menolak sejak awal wacana ini bergulir.
Advertisement
Merespon hal ini, pihaknya bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja menggelar aksi teaterikal di sekitar Titik Nol Km, Rabu (8/4/2020). “Aksi ini sebatas teaterikal dan pengambilan gambar, dengan jumlah masa terbatas dan mengatur jarak dua meter,” ujarnya.
Dalam aksi ini, pihaknya menuntut beberapa hal, di antaranya DPR RI sebagai representasi rakyat semstinya fokus pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ketimbang melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja.
“Dengan mempercepat relokasi dan penambahan APBN untuk penanganan krisis ekonomi dan kemanusiaan akibat Covid-19. Salah satunya mengalokasikan anggaran bantuan bagi pekerja yang terkena dampak dirumahkan atau bahkan diputus hubungan kerjanya tanpa diberi kompensasi upah dan pesangon,” ujarnya.
Ketua FPPI Jogja, Muhammad Yusron, menuntut DPR RI agar segera membatalkan pembahasan omnibus law di tengah pandemi Corona. Jika dalam satu minggu sejak aksi ini dilakukan belum ada pembatalan pembahasan, pihaknya bersama KSPSI DIY dengan segala resiko dan konsekuensi akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kami paham betul ancaman pandemi Covid-19 bagi keselamatan jiwa dan kehidupan kaum buruh. Tapi sikap DPR RI dan pemerintah yang memaksakan pembahasan omnibus law sama bahayanya dengan covid-19 karena mengancam kehidupan dan masa depan kami sebagai buruh,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Hari Senin 25 November 2024: Di Kantor PJR Prambanan
Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Senin 25 November 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan dan Maguwo
Tutup Kampanye, Harda KiswayaTerima Aspirasi Petani dan Warga Berbah
Advertisement
KPU Kota Jogja Mengantisipasi Bencana Hidrometeorologi Saat Pilkada, Ini Caranya
Asitantra Bakal Gelar K'wari dengan Lakon Misteri Bengawan Sore Ampak-ampak Ing Panolan
Meracik Jamu, Tidak Serumit yang Anda Pikirkan
Bawaslu Jogja Petakan Kerawanan TPS Saat Pilkada
Awasi Pilkada, Jaringan Demokrasi Indonesia Gandeng Mahasiswa UAD
Advertisement
Indonesia Menuju Ibu Kota Budaya Dunia
Pilkada Kulonprogo, 8 TPS Rentan Intimidasi, 61 Terkendala Internet
Bawaslu Sleman Gelar Apel Siaga Jelang Masa Tenang dan Pemungutan Suara Pilkada
Srawung Kali Jadi Wujud Kepedulian Mahasiswa pada Kondisi Darurat Sampah
Pilkada 2024, Dua TPS di Gunungkidul Berada di Kawasan Rawan Bencana
Advertisement
Pemkot jogja Optimalkan Lahan Sempit untuk Genjot Produksi Ikan Lele
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Terbaru Kereta Bandara YIA dari Stasiun Tugu Minggu 24 November 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
- Jadwal SIM Keliling Sleman Pekan Terakhir Bulan November 2024
- Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Minggu 24 November 2024
- Jadwal dan Tarif Tiket Bus Damri Titik Nol Malioboro Jogja ke Pantai Baron Gunungkidul Minggu 24 November 2024
- Catat! Ini Jadwal SIM Keliling Gunungkidul Pekan Terakhir November 2024
Advertisement
Advertisement
