Advertisement
Buruh Jogja Ancam Aksi Besar-besaran jika DPR Tetap Bahas Omnibus Law
KSPSI DIY dan FPPI Jogja menggelar aksi teaterikal di sekitar Titik Nol, Rabu (8/4/2020). - Harian Jogja/Lugas Subarkah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Sikap DPR yang dinilai sembrono dengan tetap menggelar Masa Sidang di tengah pandemi Covid-19, memunculkan banyak kritik dari masyarakat, salah satunya kalangan pekerja. Pasalnya dalam masa sidang ini akan dibahas pula Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja.
Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, menuturkan langkah DPR RI untuk melanjutkan pembahasan omnibus law yang telah disepakati pada Kamis (2/4/2020) lalu mencederai keadilan rakyat khususnya kaum pekerja yang sudah menolak sejak awal wacana ini bergulir.
Advertisement
Merespon hal ini, pihaknya bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja menggelar aksi teaterikal di sekitar Titik Nol Km, Rabu (8/4/2020). “Aksi ini sebatas teaterikal dan pengambilan gambar, dengan jumlah masa terbatas dan mengatur jarak dua meter,” ujarnya.
Dalam aksi ini, pihaknya menuntut beberapa hal, di antaranya DPR RI sebagai representasi rakyat semstinya fokus pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ketimbang melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja.
“Dengan mempercepat relokasi dan penambahan APBN untuk penanganan krisis ekonomi dan kemanusiaan akibat Covid-19. Salah satunya mengalokasikan anggaran bantuan bagi pekerja yang terkena dampak dirumahkan atau bahkan diputus hubungan kerjanya tanpa diberi kompensasi upah dan pesangon,” ujarnya.
Ketua FPPI Jogja, Muhammad Yusron, menuntut DPR RI agar segera membatalkan pembahasan omnibus law di tengah pandemi Corona. Jika dalam satu minggu sejak aksi ini dilakukan belum ada pembatalan pembahasan, pihaknya bersama KSPSI DIY dengan segala resiko dan konsekuensi akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kami paham betul ancaman pandemi Covid-19 bagi keselamatan jiwa dan kehidupan kaum buruh. Tapi sikap DPR RI dan pemerintah yang memaksakan pembahasan omnibus law sama bahayanya dengan covid-19 karena mengancam kehidupan dan masa depan kami sebagai buruh,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tabrak Truk di Jalan Ngawen Gunungkidul, Pemotor Meninggal Dunia
KAI Service Buka 250 Lowongan Kerja, dari Pramugari hingga Security
Produksi Padi Meningkat, Bantul Optimistis Swasembada Beras
Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Advertisement
Pemkab Sleman Siapkan Plt Lurah Tegaltirto yang Kena Kasus Korupsi
Keluarga Sopir Taksi Online Tuntut Pelaku Dihukum Mati
Antisipasi Banjir, Pemkot Jogja Bangun Sumur Resapan di Tiga Ruas Jalan
Pemkab Bantul Salurkan Lima Ton Pupuk untuk Petani Lahan Pasir
Polda DIY Perpanjang Operasi Aman Nusa I Progo Selama Sepekan
Advertisement
Warga Kotabaru Budi Daya Maggot untuk Tangani Sampah Organik
Wabup Sleman Tegaskan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan
Bupati Sleman Tugaskan OPD Dampingi Kalurahan Kelola Tanah Kas Desa
Polsek Mergangsan Jogja Amankan ODGJ yang Lempar Botol ke Tukang Parkir
Dispar Bantul Pindahkan TPR Wisata Pantai dengan Tenda Darurat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 425 Angkatan Kerja Disabilitas Kulonprogo Mayoritas Berwirausaha
- JCW Sebut Penyelewengan TKD Terjadi Lagi Bukti Lemahnya Pengawasan
- Fasilitas Pengelolaan Sampah Jadi Listrik Akan Dibangun di Bantul
- Ribuan Pesilat dari 50 Perguruan Berkumpul, Bukti Jogja Aman
- Anggaran Pendidikan DIY 2026 Direncanakan 39 Persen dari Total APBD
Advertisement
Advertisement
