Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X Berbicara soal penyakit yang disebabkan virus corona SARS-CoV-2. /Ist-Youtube Humas Jogja
Harianjogja.com, JOGJA--Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kini ramai digulirkan di tengah wabah virus Corona.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan verifikasi data sebagai langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hingga data yang masih dibutuhkan yakni puncak pemudik ke Yogyakarta.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, sebelum pemerintah pusat mengeluarkan rencana PSBB, warga di Yogyakarta sudah melakukan hal serupa. Jika PSBB mengacu kepada aturan Kementerian Kesehatan, maka sebelumnya DIY mengambil dasar hukum dari undang-undang penanggulangan bencana.
"Kami masih melakukan verifikasi, karena sebagian besar yang ada dalam peraturan PSBB itu sudah kami lakukan 2 minggu lalu," kata Sri Sultan saat wawancara langsung dengan tim iNews TV, Selasa (7/4/2020), seperti dilansir dari iNews.id-jaringan Harianjogja.com, Selasa (7/4/2020).
Sri Sultan mengaku saat ini sudah banyak pemudik yang datang ke DIY, tetapi waktu atau puncak mereka datang belum dipredksi. Tetapi, dia menegaskan kepala daerah di sejumlah wilayah di Yogyakarta sudah diminta melabeli pemudik sebagai orang dalam pemantauan.
"Kalau penetapan pemudik sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) itu sudah diinfokan kepada semua warga," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Sultan juga tidak mengambil kebijakan untuk pembatasan transportasi di Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : iNews.id
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Kejagung menerbitkan sprindik baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG setelah menemukan fakta baru dalam penyidikan sebelumnya.
Dinkes Bantul mencatat 158 kasus leptospirosis hingga 9 November 2026. Sembilan pasien meninggal dengan penyakit penyerta.
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klaten mengikuti upacara serta ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP)
UUD 1945 dan UU MD3 mengatur pengisian jabatan wapres yang kosong. Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih penggantinya.
Pada momentum Peringatan Hari Pahlawan 2026, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk meneladani semangat pahlawan