RKPD 2027 DIY Diminta Difokuskan Tekan Angka Kemiskinan

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua DPRD DIY Nuryadi menegaskan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY 2027 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022–2027. Hal ini ditegaskan Nuryadi agar RKPD 2027 benar-benar menuntaskan persoalan kemiskinan DIY yang masih menjadi pekerjaan rumah daerah, Jumat (13/2/2026).

RKPD 2027 DIY dinilai tidak cukup hanya merangkum agenda rutin tahunan, melainkan harus diarahkan pada capaian target pembangunan yang belum optimal, terutama dalam menekan angka kemiskinan secara nyata. Penajaman kebijakan tersebut dianggap penting agar akhir periode RPJMD 2022–2027 menghasilkan dampak yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat.

“Angka kemiskinan di DIY masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ini harus menjadi kajian yang sungguh-sungguh agar ke depan dapat kita tekan secara nyata,” kata Nuryadi.

Ia menyebut persoalan kemiskinan DIY juga menjadi sorotan publik. Kritik mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara DIY, menurutnya, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di DIY masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di luar Pulau Jawa.

“Budaya dan karakter Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Seharusnya kita bisa lebih baik dari wilayah lain. Dengan keistimewaan ini, DIY pasti lebih mudah untuk bergerak bersama menjawab tantangan pembangunan,” ujarnya.

Nuryadi menambahkan, DPRD DIY terus menjaga komunikasi intensif dengan jajaran eksekutif agar kebijakan dalam RKPD 2027 berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Dalam paparan rancangan awal RKPD 2027, arah pembangunan DIY difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi dipatok relatif tinggi dalam kerangka pembangunan nasional, dengan penguatan sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif sebagai penopang utama.

Dari sisi stabilitas ekonomi, inflasi menjadi indikator yang mendapat perhatian karena menunjukkan kecenderungan naik secara bulanan, meskipun masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Kondisi ketenagakerjaan DIY secara umum dinilai cukup baik dengan tingkat pengangguran di bawah rata-rata nasional dan cenderung menurun.

Namun, peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Kulon Progo disebut memerlukan penanganan khusus. Tantangan lain datang dari kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, di mana kantong kemiskinan DIY lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan sehingga kebijakan perlu lebih merata dan sensitif terhadap karakter wilayah.

Di sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia DIY berada di peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta, ditopang sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meski demikian, kinerja keuangan daerah masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada dana transfer serta kenaikan belanja pegawai yang perlu diimbangi dengan efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah.

Melalui penyusunan RKPD 2027 DIY, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tajam dan responsif untuk menuntaskan target pembangunan periode 2022–2027 sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News