Pakar Kesehatan UGM Minta Warga Waspadai Gelombang II dan III Kasus Corona

Foto ilustrasi sel virus SARS-CoV-2 dan sel darah merah. - Freepik
17 April 2020 18:07 WIB Bhekti Suryani Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Tak hanya China yang menghadapi wabah Corona gelombang kedua, Jogja diperkirakan juga bakal diterpa gelombang corona selanjutnya. Untuk itu, pemerintah daerah dan masyarakat diminta waspada menghadapi wabah yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Implementasi social distancing harus dilakukan secara konsisten. 

“Pasca-Lebaran adalah gelombang kedua,” kata Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM Riris Andono Ahmad, saat dihubungi Harianjogja.com, Rabu (14/4/2020).

Saat ini, dengan jumlah kasus di DIY yang mencapai 63 kasus positif dalam rentang sebulan di DIY, itu baru wabah gelombang pertama.  “Bisa dikatakan outbreak yang terjadi baru gelombang pertama,” kata dokter Doni, sapaan akrab Riris Andono Ahmad.

Wabah gelombang kedua akan terjadi seusai Lebaran. Ini diperkirakan terjadi akibat masih banyaknya pemudik dari zona merah yang masuk ke DIY dan berkontak dengan warga. Hingga saat ini, gelombang mudik masih terjadi kendati pemda menetapkan pembatasan ketat angkutan mudik dan pengecekan di perbatasan.

Adapun gelombang ketiga, diperkirakan terjadi saat ajaran baru terutama mahasiswa baru. Ada 100.000 lebih mahasiswa di DIY yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. “Ini bisa terjadi outbreak di kalangan mahasiswa baru. Ini harus diperhatikan betul karema bisa jadi mahasiswa barulah yang berisiko tertular. Jika ini terjadi dampak sosial ekonomi bisa lebih panjang. Mungkin bisa sampai Oktober situasi seperti ini. Maka dari itu mulai sekarang harus diperhatikan, termasuk dengan menerapkan social distancing yang ketat,” kata Doni menegaskan.

Doni berpesan agar Pemda DIY, dan pemerintah kabupaten/kota agar bersiap menghadapi gelombang Covid-19 berikutnya.  Perhatian pemerintah, kata dia, harus fokus pada mempersiapkan sistem kesehatan menghadapi pandemi, menyiapkan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, kebutuhan alat diagnosa, mengatur dan menghitung sumber daya yang ada serta kapasitas rumah sakit.

Kondisi di DIY saat ini, menurut dia, masih kekurangan sumber daya untuk mendiagnosa kasus. Ketersediaan Rapid Diagnostic Test (RDT), reagen dan primer untuk pengujian sampel swab PCR pasien terduga Covid-19 serta jumlah laboratorium yang melakukan pemeriksaan termasuk minim.

“Kapasitasnya [tes untuk diagnosa] harus ditingkatkan sepuluh kali lipat dari sekarang,” tegas dia.

Tes yang masif menurut Doni adalah kunci dalam membendung penyebaran kasus. Sebab hal itu berkaitan erat dengan respons yang harus dilakukan terhadap pasien Covid-19. Kedua adalah kapasitas layanan kesehatan yang memadai seperti rumah sakit rujukan yang memiliki ruang isolasi dan ventilator yang cukup bagi pasien dengan gangguan pernapasan.

Semakin cepat ditemukan pasien terinfeksi, akan semakin cepat penanganan yang bisa dilakukan. Mengingat kapasitas Jogja yang kekurangan tes untuk diagnosa, Doni tak heran bila kasus di DIY kini melonjak  Bukan tidak mungkin, ada warga yang masih berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) yang hilang nyawa terlebih dulu sebelum tes Covid-19 dilakukan dan terlambat ditangani. “Itu kan [tingkat fatalitas kasus] hanya puncak gunung es dari persoalan terbatasnya kemampuan melakukan tes,” papar dia yang dihubungi Harian Jogja, Selasa (14/4/2020).

Sebagai konsekuansi minimnya kapasitas diagnosis yang dimiliki oleh DIY, pemerintah daerah sebaiknya melakukan intervensi public health/komunitas. Intervensi yang dimaksud Doni adalah memisahkan orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). “Caranya dengan melakukan screening luas dan membuat karantina komunitas,” kata dia.

Menurut Doni, saat ini yang penting dilakukan adalah memisahkan pasien terinfeksi dari populasi. Ruang penampungan seperti di Jakarta yang memakai Wisma Atlet, menurutnya layak ditiru untuk menampung pasien bergejala ringan. Sedangkan pasien berat diarahkan ke RS.

Sejauh ini, upaya pemisahan populasi itu sudah ditempuh Pemda DIY dengan misalnya menyediakan Asrama Haji untuk menampung ODP dan Gedung Pusdiklat SDM Kemendagri di Baciro untuk menampung tenaga medis. Namun itu saja kata Doni, belum cukup. Penelusuran secara ketat untuk menemukan warga yang terinfeksi, masih perlu digencarkan lagi. Dan itu adalah kunci utama mencegah persebaran virus.

Menyinggung mengenai kebijakan PSBB, Doni mengatakan PSBB sebenarnya tidak berbeda dengan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) yang digaungkan pemerintah pada awal outbreak. Hanya saja,  secara praktis ada aturan-aturan lebih detail mengenai social distancing-nya. "Kalau implementasi social distancing dilakukan secara konsisten, itu sudah sama dengan yang ada dalam PSBB. Tapi kalau implementasi PSBB masih seperti yang di Jakarta yang penuh tawar menawar, pada akhirnya bisa jadi [PSBB] enggak efektif," kata dia.