Muhammadiyah: Keputusan Pembatalan Haji Tak Langgar Syariah

Harianjogja.com, JOGJA- Pimpinan Pengurus Muhammadiyah menyambut baik keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Muhammadiyah menilai, kebijakan tersebut sudah tepat.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan pemerintah tentang pembatalan haji 1441 H merupakan langkah yang tepat dan tepat waktu. "Secara Syariah tidak melanggar karena di antara syarat haji selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental, dan agama, juga aman selama perjalanan," kata Mu'ti melalui pesan singkatnya, Selasa (2/6/2020).

Dia mengatakan, keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini juga tidak melanggar undang-undang. Dengan belum adanya keputusan Pemerintah Arab Saudi mengenai haji, katanya, sangat sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.

"Memang ada tiga konsekwensi yang harus diberikan solusi. Pertama, antrian haji yang semakin panjang. Kedua, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat dan mungkin dikelola oleh biro haji dan KBIH. Ketiga, pertanggungjawaban dana APBN haji," katanya.

Masyarakat, lanjut Mu'ti, khususnya umat Islam, hendaknya tetap tenang dan dapat memahami keputusan Pemerintah. Keadaannya memang darurat. "Semuanya hendaknya berdoa agar Covid 19 dapat segera diatasi," kata Mu'ti.