Data Bansos Corona di Gunungkidul Amburadul, Duit untuk 8.600-an Keluarga Tak Bisa Dicairkan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Pemkab Gunungkidul menerima 28 aduan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial selama pandemic corona. Aduan ini ditindaklanjuti melalui organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, pihaknya mendapatkan 103 aduan dari masyarakat secara online. Dari jumlah itu, 28 pengaduan merupakan keluhan yang berkaitan dengan pencairan bantuan sosial ke masyarakat.

“Ada programnya yang bernama e-Lapor,” kata Kelik, Jumat (19/6/2020).

Menurut dia, pengaduan dari masyarakat ini akan disampaikan ke masing-masing OPD untuk jadi masukan serta dicarikan solusinya. Adanya fasilitas pengaduan juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Akan dicarikan solusi. Setiap bulan juga ada rekapitulasi berkaitan dengan pengaduan untuk kemudian dilaporkan ke bupati,” katanya.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogo mengatakan, proses pencairan bantuan sosial tidak luput dari masalah.

Menurut dia, hasil evaluasi penyaluran bantuan termin pertama serta adanya koordinasi dengan pemerintah desa ada sejumlah masalah dalam penyaluran, khusunya menyangkut masalah keluarga penerima manfaat. “Ini tidak hanya terjadi dari bantuan pusat, tapi juga yang bersumber dari pemerintah provinsi,” katanya.

Hendro mencontohkan, untuk bantuan sosial tunai yang bersumber dari Kementerian Sosial sedikitnya ada 8.600an keluarga yang bermasalah sehingga bantuan tidak bisa dicairkan. “Ada yang tidak tepat sasaran, sudah meninggal hingga pindah ke daerah lain,” katanya.

Menurut dia, adanya permasalahan itu membuat pemkab mengambil sikap untuk melakukan pergantian dengan mengajukan data baru ke kemensos. “Dari 8.600 yang bermasalah, 6.000 keluarga di antaranya sudah diganti dengan keluarga lain yang berhak mendapatkan bantuan,” katanya.