LO DIY Buka Posko Aduan New Normal Sektor Pendidikan

Harianjogja.com, JOGJA - Pendidikan menjadi sektor terakhir yang akan dibuka dalam fase new normal. Padahal, saat ini lembaga pendidikan sedang banyak agenda, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tahun ajaran baru dan sebagainya. Merespon hal ini, Lembaga Ombudsman (LO) DIY membuka posko pengaduan penyesuaian new normal di sektor pendidikan.

Wakil Ketua Bidang Aparatur Pemerintah Daerah, Sukiratnasari, menjelaskan posko ini menampung keluhan, kritikan, masukan, aspirasi dan pertanyaan warga terkait PPDB, seleksi bersama masuk perguruan tinggi dan penyesuaian new normal dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

“Daerah selain zona hijau tetap menggunakan sistem belajar online. Dalam belajar online ini perlu diperhatikan kesiapan sumberdaya dan sarana-prasarana dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan,” ujarnya, Selasa (23/6/2020).

Untuk memastikan kesiapan ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan assesment di setiap satuan pendidikan maupun perguruan tinggi. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan anggaran lain menurutnya juga perlu dicermati agar bisa diupayakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar di fase new normal.

Penyesuaian juga perlu dilakukan dari sisi kurikulum, yakni dengan menyediakan kurikulum yang lebih adaptif dengan situasi pandemi untuk mendukung siswa belajar di rumah. “Sehingga lebih efektif diimplementasikan sesuai kondisi peserta didik,” ungkapnya.

Melalui posko ini pihaknya akan melayani pengaduan masyarakat untuk kemudian merumuskan tindak lanjut yang diperlukan melalui mekanisme investigasi, koordinasi, klarifikasi dan mediasi sehingga menghasilkan produk akhir berupa rekomendasi dan laporan penyelesaian kasus.

Ketua Bidang Penelitian Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan LO DIY, Yusticia Eka Noor Ida, menuturkan pada sektor pendidikan di masa pandemi, sudah ada beberapa aduan yang masuk, diantaranya soal PPDB SMA yang tidak bisa mengunggah dokumen, PPDB SMP yang mempermasalahkan kuota prestasi dan lainnya.

Selain sektor pendidikan, aduan yang masuk selama masa pandemi juga banyak soal bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. “Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait sehingga kalau ada permasalahan bisa langsung dicari solusinya,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News