Buntut Serangan Ransomware, Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Ilustrasi./Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN- Pemda DIY disarankan membatasi aktivitas sosial guna menekan pengendalian Covid-19.
Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan pihaknya merekomendasikan pembatasan mobilitas pada setiap populasi alih-alih pembatasan mobilitas antarwilayah, sebab saat ini di setiap daerah sudah terjadi transmisi yang meluas.
Disinggung soal detail rekomendasi ini, dosen FKKMK UGM yang akrab disapa Doni ini menyarankan supaya Pemda DIY kembali menggalakkan segala kegiatan untuk dikerjakan dari rumah. Untuk kegiatan di luar rumah, terlebih yang tidak begitu esensial, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu.
"Kembali melakukan work from home, school from home, dan beribadah di rumah. Aktivitas non esensial dihindari dulu," kata Doni melalui pesan singkat kepada Harianjogja.com pada Rabu (23/9/2020).
Ia menambahkan entah itu pembatasan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang lain, yang paling penting ialah implementasinya sudah dijalankan sebaik apa. "Kalau PSBB misalnya, kalau hanya di atas kertas ya sama saja. Praktiknya yang perlu ditinjau ulang," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Ahli gizi mengingatkan sosis menjadi salah satu menu sarapan terburuk untuk kolesterol karena tinggi lemak jenuh dan mengandung nitrit.
Timnas Indonesia menghadapi Oman di SUGBK, Jumat malam. Garuda memburu kemenangan pertama atas Oman sejak 1988 sekaligus tambahan poin ranking FIFA.
Tech3 KTM membuka peluang bagi pembalap Moto2 untuk naik ke MotoGP 2027. Strategi ini disiapkan menghadapi era baru mesin 850cc.
Peneliti menemukan WiFi dapat mengenali identitas seseorang tanpa ponsel dengan akurasi 99,5%, memunculkan kekhawatiran baru soal privasi.
Microsoft memutus akses Unit 8200 Israel ke Azure setelah temuan penggunaan cloud untuk pengawasan warga Palestina dan memperketat aturan HAM.