Mangkir 2 Kali, Kuasa Hukum Korban Minta Tersangka Kekerasan Seksual Ditangkap
MNH ditetapkan tersangka kekerasan seksual di Sleman dan dua kali mangkir. Kuasa hukum korban mendesak polisi segera menangkapnya.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JOGJA--Pemkot Jogja masih mengkaji ihwal diizinkan tidaknya bioskop di wilayah ini dibuka kembali di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Jogja, Edi Sugiharto menyatakan beberapa sub sektor usaha hiburan seperti bioskop banyak yang mempertanyakan perihal kapan diizinkannya bioskop untuk buka kembali.
Pasalnya bioskop seperti di Bandung sudah mulai diperbolehkan buka. "Banyak yang tanya ke kami pasca-Pemkot Bandung bolehkan bioskop dibuka, protokol resepsi pernikahan juga ada yang tanya," tuturnya, Senin (12/10/2020).
Namun Edi melihat karena jenis usaha tersebut dilakukan di ruang tertutup maka butuh kesiapan khusus secara teknis karena berisiko tinggi di tengah pandemi. Sejauh ini usaha hiburan yang mendapat verifikasi di Kota Jogja adalah tempat biliar.
Menanggapi banyaknya pertanyaan terkait pembukaan bioskop, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan perlu review mendalam khususnya dari segi aspek kesiapan pengusaha bioskop. "Apa sudah boleh atau belum nanti kita lihat dulu dari review dan melihat kesiapan dari mereka, kan yang paling penting itu kan keselamatan warga yang kedua protokol kesehatan," tegasnya.
Pemerintah masih mengkaji bagaimana para pengusaha bioskop menempatkan porsinya untuk keselamatan warga dan protokol kesehatan. "Kalau itu [protokol kesehatan] mungkin rigid dan bagus mungkin bisa jalan, tapi dilihat dulu itu semuanya, harus lebih detail untuk melihat protokol kesehatan yang mereka jalankan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
MNH ditetapkan tersangka kekerasan seksual di Sleman dan dua kali mangkir. Kuasa hukum korban mendesak polisi segera menangkapnya.
Pembangunan rusun ASN Sleman belum terealisasi akibat kendala pengadaan tanah. Pemkab Sleman kaji opsi penggunaan tanah kas desa (TKD).
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.
Ahmad Sahroni mendesak Korlantas Polri evaluasi ujian SIM dan usut sindikat SIM palsu usai Polres Siak menangkap delapan tersangka.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebut kasus korupsi Fahd El Fouz sebagai musibah. Doli Kurnia sebut perbuatan Fahd jadi bahan evaluasi kaderisasi.
Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta menyiapkan berbagai program pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang menyasar aparatur pemerintah