Uji Coba Malioboro Dikeluhkan Pedagang

Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY dan Pemkot Jogja mulai menerapkan uji coba Malioboro pedestrian dan rekayasa lalu lintas giratori di jalan sekitar Malioboro selama dua pekan, mulai Selasa (3/11/2020). Di hari pertama dan kedua uji coba, sejumlah pedagang keluhkan omzet yang turun drastis.

Salah satu pedagang kuliner yang berlokasi di Jalan Perwakilan, Omah Geprek Nylekit, Rini, menjelaskan di hari pertama uji coba, dari buka pukul 11.00 WIB hingga tutup pukul 23.00 WIB, warungnya hanya mendapat pemasukan Rp100.000, dari sekali transaksi.

“Biasanya pendapatan enggak segitu, ya Rp1 juta kalau hari biasa. Sabtu-Minggu lebih banyak. Saya kan karyawan tiga, kalau satu hari Cuma dapat Rp100.000, kalau nanti dua pekan diberlakukan terus gimana?” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (4/11).

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Kondisi serupa kata dia, juga terjadi pada pegdagang kuliner baik kios maupun warung tenda lainnya. Di malam hari yang biasanya ramai pengunjung, malam itu juga nampak sepi, sehingga tukang becak dan parkir di sekitar Jalan Perwakilan pun nyaris tidak ada pemasukan.

Ia mengungkapkan pada beberapa kali uji coba Malioboro Pedestrian sebelumnya, dampaknya tidak sebesar sekarang. Hal ini menurutnya, dipengaruhi rekayasa lalulintas giratori di sekitar Malioboro yang membuat banyak masyarakat bingung mau masuk Malioboro.

Ketua PKL Malioboro hingga Ahmad Yani (Pemalni), Slamet, menuturkan uji coba ini berdampak pada penurunan omzet sampai 70%. Ia melihat banyak masyarakat yang kebingungan baik untuk akses masuk Maliobor maupun mencari tempat parkir.

Meski mungkin hal ini hanya faktor karena belum terbiasa, menurutnya pengadaan kantong parkir tetap diperlukan. “Dulu ada wacana dibangun tiga titik kantong parkir dengan angkutan penghubung untuk masuk malioboro. Tapi sampai sekarang kan belum ada realisasi,” ungkapnya.

Saat ini kata dia, di Malioboro terdapat setidaknya 3.500 PKL, dengan anggota Pemalni sendiri sebanyak 450 PKL. Ia berharap Pemda DIY dan Pemkot Jogja dapat mengkaji ulang kebijakan Malioboro Pedestrian, karena yang paling terdampak adalah pelaku ekonomi.