Lansia Masuk Prioritas Vaksin Covid-19 Tahap Kedua

Ilustrasi vaksinasi Covid-19. - Harian Jogja/Desi Suryanto

19 Februari 2021 10:27 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Dinas Kesehatan Jogja tengah mendata warga masyarakat non tenaga kesehatan (Nakes) yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 tahap kedua yang dimungkinkan Maret mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Jogja, Emma Rahmi Aryani mengatakan sesuai jadwal vaksinasi untuk nakes ditargetkan selesai pada akhir Februari ini, “Mestinya [vaksinasi non nakes] Maret dimulai,”kata Emma, saat dihubungi Kamis (18/2/2021).

Tahap kedua vaksinasi non nakes akan menyasar sejumlah kalangan di antaranya warga lanjut usia atau lansia, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD), pedagang pasar, karyawan BUMD dan BUMN serta pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Dinas Kesehatan sudah mendata ada sekitar 35.000 orang ang diperioritaskan mendapat vaksin tahap kedua non nakes ini, termasuk lansia. Namun untuk lansia belum terdaftar semua. Dia memperkirakan ada sekitar 40.000 lansia di Jogja yang juga diperioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19.

Emma mengatakan masyarakat yang diperioritaskan mendapatkan vaksin tahap kedua bisa langsung mendaftarkan lewat Pusdatin Kementerian Kesehatan, atau melalui Dinas Kesehatan yang kemudian dilanjutkan ke pusdatin atau bisa langsung melalui Babhinkamtibmas, “Daftarnya lewat Dinas Kesehatan bisa, lewat kolektif langsung ke Pusdatin juga bisa,” kata Emma.

Namun demikian Emma mengaku belum tahu teknis pemberitahuan soal lokasi vaksin bagi non nakes tahap kedua ini. Dinas Kesehatan masih menunggu teknis pemberitahuannya. Akan tetapi, menurut Emma, ketika data sudah masuk pusdatin nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah masing-masing. “Kalau sudah masuk pusdatin kami akan diberi data,” kata dia.

Lebih lanjut Emma mengatakan yang menjadi kendala selama ini adalah semua boleh divaksin dimana saja sehingga Dinas Kesehatan sulit untuk mengontrol jumlah logistik atau ketersediaan dosis yang akan diberikan.

Dia berharap Dinas Kesehatan di daerah diberi kewenangan untuk menentukan lokasi pihak-pihak yang akan divaksin.

“Kalau dibuka se-Indonesia agak kesulitan karena pembaginya vaksin berdasarkan hitungan kabupaten dan kota. Kalau orang datang ke faskes kita semua ,kita jadi kesulitan juga. Harapan kami bisa menentukan vaksinnya misal dinas ini di puskesmas ini lebih mudah pemantauan dan logistiknya dapat memantau,” katanya.