Pelayanan Kesehatan Kulonprogo Perlu Peka terhadap Pasien BPJS Kesehatan

Foto ilustrasi perawatan pasien di rumah sakit. - Reuters
20 Februari 2021 08:47 WIB Hafit Yudi Suprobo Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas sumber daya manusia dan kepekaan sosial untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kulonprogo akhirnya mendapat perhatian dari Wakil Ketua Panitia Khusus Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rujukan Berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan DPRD Kabupaten Kulonprogo, Jeni Widiyatmoko.

Menurut Jeni Widiyatmoko, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepekaan sosial tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien khususnya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Karena banyaknya keluhan dari masyarakat, kami mohon agar seluruh pelayanan kesehatan agar ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dan yang tidak kalah penting adalah kepekaan sosialnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien," ungkap Jeni dalam "Public Hearing terkait dengan Rekomendasi untuk Rujukan Berjenjang BPJS di ruang Sadewa, DPRD Kulonprogo, beberapa waktu lalu.

Baca juga: GeNose Bisa Dongkrak Prariwisata Jogja

Lebih lanjut menurutnya, sistem rujukan berjenjang di kabupaten ini perlu diperbaiki dan disempurnakan sistemnya agar berbasis kondisi letak geofrasis wilayah. Hal ini dilakukan agar keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat seperti rujukan yang terkendala jam atau hari kerja bisa tertangani.

Sejumlah masalah lainnya seperti persyaratan administrasi yang menggunakan dokumen bukti rujukan asli dianggap masih merepotkan untuk masyarakat. Semakin diperparah dengan kepercayaan kepada rumah sakit milik pemerintah kabupaten (Pemkab) yang semakin rendah. Hal ini yang lalu membuat masyarakat lebih percaya kepada rumah sakit swasta dan rumah sakit di luar Kulon Progo.

"Kami berharap agar semua kebijakan rujukan berjenjang yang menjadi kewenangan di daerah bisa disempurnakan" jelas Jeni Widiyatmiko.

Di sisi lain, diakui oleh Direktur RSUD Wates, Lies Indriyati mengatakan tiga persoalan utama pasca penerapan BPJS Kesehatan berjenjang di rumah sakit ini mengalami penurunan jumlah pasien yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah pasien yang drastis serta adanya kompetisi antar rumah sakit di Kulonprogo serta banyaknya pasien BPJS dan BPJS mandiri yang memilih rumah sakit rujukan di luar Kulonprogo.

"Banyak pasien rujukan PPK tingkat I yang merujuk ke rumah sakit di luar Kulonprogo. Di RSUD Wates, pelayanan untuk pasien sekelas rumah sakit tipe kelas B masih jauh dibandingkan dengan rumah sakit di luar Kulonprogo meski statusnya tipe c, tapi pelayanannya serasa tipe b" katanya.

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di DIY Tak Sebanding dengan Jumlah Penerima, Ini Datanya!

Menurut Lies Indriyati, ia akan terus melakukan pembenahan untuk menambah pelayanan poli guna mengimbangi status RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Tipe Kelas B. Beberapa penambahan pelayanan antara lain bedah ortopedi, bedah urologi, bedah jantung dan bedah mulut. 

Beberapa pelayanan lainnya turut diadakan seperti bedah umum, spesialis anak dan bedah penyakit dalam. Sayangnya, semua pelayanan yang ada di RSUD Wates sudah ada di rumah sakit swasta dan rumah sakit rujukan. Akibatnya, pasien poli yang disediakan di rumah sakit ini justru tidak memiliki pasien.

Kurang Perhatian 

Kepala Puskesmas II Samigaluh, Tari Astuti sebagai PPK tingkat pertama yang menyediakan pelayanan rawat inap dan berada diperbatasan masih merasa kurang diperhatikan oleh Pemkab. Padahal sebagai Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) yang diberi kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri, Tari mengaku masih mengharapkan perhatian dari Pemkab.

Mengenai anggaran, setiap tahunnya puskesmas mendapat sebesar Rp50 juta. Namun, Puskesmas II Samigaluh memiliki pelayanan rawat inap, tenaga kontrak dan biaya lainnya. Tari Astuti berharap Pemkab melalui DPRD Kulon Progo memberikan perhatian pada puskesmas di perbatasan.