Sleman Berkomitmen Jadi Percontohan SP4N-LAPOR

Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memperkuat kerja sama dengan dua organisasi internasional, Korea International Cooperation Agency (Koica) dan United Nations Development Programme (UNDP), untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik masyarakat.

Enam daerah mendapat bantuan pendampingan khusus yang menjadi katalis terwujudnya pengelolaan pengaduan ideal. Keenam daerah yang mendapat bimbingan khusus dan dijadikan percontohan adalah Pemprov DIY, Pemkab Sleman, Pemprov Sumatra Barat, Pemprov Bali, Pemkab Badung, dan Pemkab Tangerang.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dalam acara Penguatan Kapasitas E-Governance melalui Peningkatan Kapasitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Secara Terintegrasi di Indonesia yang digelar secara daring, Selasa (23/3), berterimakasih kepada Kemenpan-RB, UNDP, dan Koica yang telah memilih Pemkab Sleman sebagai salah satu dari enam daerah percontohan Peningkatan Kapasitas SP4N-LAPOR! secara terintegrasi di Indonesia. “Kami berkomitmen untuk menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program ini,” kata Kustini, Selasa.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Menurut Kustini, komitmen ini selaras dengan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan yang sederhana, cepat, tuntas, terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi. Terwujudnya pelayanan pengaduan yang berkualitas, menjadi salah satu upaya Pemkab Sleman guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong.

“Salah satu kunci terwujudnya visi tersebut yakni penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, kami berupaya membangun komitmen seluruh aparatur pemerintah di Sleman agar dapat melayani dengan cerdas, kreatif, inovatif dan solutif, termasuk dalam memberikan pelayanan pengaduan sebagai bagian dari pelayanan publik di Sleman,” kata Kustini.

Pemkab Sleman juga berupaya membangun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas sejak beberapa tahun yang lalu.

“Melalui Sistem Pengelolaan pengaduan Lapor Sleman, kami telah membuka multi kanal akses, mulai dari kanal telepon, SMS, aplikasi berbasis android maupun IOS, website, dan media sosial, sebagai sarana pilihan bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan. Alhamdulillah upaya ini mendapatkan apresiasi di ajang Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 sebagai Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik,” ujar Kustini.  

Kerja sama ini meliputi tiga hal. Pertama, dukungan kebijakan dalam rangka perumusan roadmap LAPOR! 2020-2024. Kedua, adalah pendampingan terhadap enam pemerintah daerah,  dan ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik, berupa promosi, edukasi, dan sosialisasi.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa mengatakan kesuksesan program yang digelar bergantung pada komitmen pimpinan pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian khusus dan memastikan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari program yang diprioritaskan.

Pertemuan virtual yang digelar bertujuan untuk meneguhkan kembali komitmen pemerintah di enam wilayah proyek percontohan untuk mendukung SP4N-LAPOR!, terutama kepada kepala daerah yang baru terpilih. Tujuan lain yakni memperbarui perkembangan SP4N-LAPOR! kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Serta memperkenalkan koordinator lokal sebagai bagian dari dukungan pengembangan kapasitas dalam rangka memenuhi standar pengelolaan SP4N-LAPOR!” kata Diah.