Pendataan Keluarga 2021 Ungkap Kondisi Sanitasi hingga Makanan setiap KK

Harianjogja.com, WATES--Program Pendataan Keluarga pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai dilakukan serentak secara nasional pada April.

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, mengatakan pengambilan data keluarga dari masyarakat akan dilakukan secara mikro. Menurut Hasto, keberadaan data mikro menjadi sangat penting untuk pengumpulan data kondisi keluarga.

"Mulai dari kondisi rumah, santitasi hingga makanan apa yang dikonsumsi oleh keluarga. BKKBN akan mengetahui secara langsung potret keadaan keluarga," ujar Hasto pada Minggu (4/4/2021).

BACA JUGA : Program Pendataan Keluarga 2021, Bupati Jadi Peserta

BKKBN, lanjut Hasto, juga sudah berkoordinasi dengan setiap kepala daerah agar pendataan keluarga pada tahun 2021 dilaksanakan secara online. Pemerintah kabupaten juga diharapkan mendukung program pendataan keluarga.

"Terutama daerah-daerah terpencil yang para petugas pendataannya kesulitan mengupload data. Prinsipnya pendataan keluarga 2021 sangat menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 ini," sambung mantan bupati Kulonprogo ini.

Pengambilan data secara mikro bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat nantinya akan lebih mudah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Sebab akan diketahui detail tentang bagaimana kondisi sebenarnya penerima bantuan.

"Sehingga mempermudah perencanaan pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga. Pendataan mikro yang dilakukan nantinya akan membuat pemerintah menjadi tahu betul kondisi setiap keluarga di Indonesia," terang Hasto.

Bupati Kulonprogo Sutedjo sebelumnya  didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kulonprogo Sri Wahyu Widhati menjadi peserta perdana pendataan keluarga 2021 yang dimulai pada Kamis (1/4/2021) yang berlangsung di rumah dinas Bupati Kulonprogo.

BACA JUGA : Pendataan Keluarga Mulai Dilakukan April hingga Mei

Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan maksud dan tujuan pendataan keluarga guna melakukan validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Pendataan serentak se-Indonesia yang dimulai pada 1 April 2021 sampai 31 Mei 2021. Pendataan dilakukan oleh kader petugas pendata lapangan yang turut didampingi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kulonprogo. Kegiatan ini merupakan program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.

“Hasil Pendataan keluarga ini nantinya akan digunakan sebagai bahan atau basic data guna pertimbangan dan kajian untuk membuat perencanaan pembangunan di Indonesia khusunya pembangunan keluarga, agar hasilnya bisa tepat,” ujar Sutedjo pada Jumat (2/4/2021) lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News