Keterwakilan Perempuan di Legislatif Diharapkan Bertambah

Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi (ketiga dari kiri) berfoto bersama pengurus DPP KPPI pusat dan pengurus DPD KPPI DIY dalam Musyawarah Daerah (Musda) II DPD KPPI DIY di Grhatama Pustaka, Janti, Banguntapan, Bantul, Sabtu (10/4/2021). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
10 April 2021 17:37 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY berharap kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY membuat gebrakan baru, salah satunya meningkatkan keterwakilan perempuan di legsilatif.

“Kami berharap Musyawarah Daerah II DPD KPPI DIY ini dengan pengurus baru dapat membuat program kalaborasi dengan Pemda DIY untuk menyususun program, mendorong keterwakilan perempuan makin tinggi di legislatif,” kata Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumardi, seusai membuka Musyawarah Daerah (Musda) II DPD KPPI DIY di Grhatama Pustaka, Janti, Banguntapan, Bantul, Sabtu (10/4/2021).

Erlina mengatakan peran perempuan dalam manajemen dan pengambilan keputusan mulai dari level kalurahan sampai provinsi sudah nyata dapat terlihat, namun upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya terealisasi. Berdasakan penghitungan 2020 partisipasi perempuan di parlemen di DIY sebesar 18,18%, masih dibawah 30% dari target yang ditetapkan. “Hal ini menjadi tantangan kita bersama untuk mewujudkannya,” kata Erlina.

Selain itu, Erlina mengatakan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) merupakan aspek penting dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di DIY sebagai strategi dalam pembangunan. Salah satu untuk mewujudnya, yakni terus mendorong partisipasi perempuan secara nyata dalam pembangunan, termasuk partisipasi pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun posisi-posisi pengambilan keputusan di pemerintah dan swasta.

DIY juga berkomitmen menetapkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Gubernur yang tercantum dalam RPJMD, dengan harapan akan semakin meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan dibidang ekonomi, perempuan sebagai pengambil keputusan dan meningkatnya perempuan sebagai legislator di DPRD

Dengan ditetapkan indikator gender sebagai Indikator Kinerja Utama Gubernur, kata Erlina, maka urusan tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh lintas OPD dan para pemangku kepentingan lainnya,

“Kami sangat berharap sinergi dari KPPI bersama kami, untuk bersama mendorong peran politik perempuan di DIY dengan berbagai upaya yang kreatif dan inovatif untuk mencapai target yang kita cita-citakan. Upaya kreatif dan inovatif ini diperlukan mengingat corak penduduk yang saat ini didominasi oleh budaya milenial yang cenderung kreatif dan inovatif dalam berpikir,” papar Erlina.

Ketua DPD KPPI DIY Iriani Pramastuti menargetkan pada pemilu 2024 mendatang keterwakilan perempuan di legislatif DIY bisa mencapai 30% bahkan lebih. Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD DIY baru Sembilan orang dari jumlah 55 anggota.

Memberi Pencerahan

Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mewujudkannya melalui berbagai gebrakan, pemberdayaan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan di ruang publik. Perempuan politik diharapkan bisa memberikan pencerahan pada masyarakat untuk pilihan-pilihan politik

“Bagimana pun perempuan politik jadi pionir untuk bisa mencerdasakan rakyat dengan pilihan politik sehingga keterwakilan perempuan di legislatif meningkat. Selain itu bisa memberikan kontribusi untuk menjahterakan masyarakat, juga bagaimana mengajarkan politik yang santun politik yang tidak kotor, tidak curang,” kata Iriani.

Iriani juga berharap bila perempuan mewakili masyarakat bisa berikan kontribusi memberikan jaminan bahwa perempuan akan memikirkan masyarakat komplit baik pendidikan, kesejahteraan lapangan kerja, dan sebagainya yang dibutuhkan masyarakat. Ia kembali menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif sangat penting.