Pemkab Sleman Belum Putuskan Larangan Mudik Lokal Wilayah Aglomerasi

rnPetugas memaksa kendaraan yang diduga pemudik untuk putar balik di Posko Pemantauan di Prambanan, Sleman, Jumat (7/5/2021). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
08 Mei 2021 13:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Meski ada larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi, Pemkab Sleman sampai saat ini belum memutuskan larangan tersebut. Selain masih menunggu keputusan Pemda DIY, Pemkab menyebut sangat sulit menerapkan larangan tersebut. 

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan Pemkab masih menunggu arahan dan keputusan terkait larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi. Meskipun tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 namun selain larangan mudik lokal belum diputuskan, penerapannya juga dinilai sulit diterapkan.

"Soalnya batas antar wilayah misalnya antara Kota Jogja dengan Sleman itu sangat tipis. Banyak juga jalur-jalur penghubungnya," kata Kustini usai meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pedagang Pasar Sambilegi, Maguwoharjo, Depok, Sabtu (8/5/2021). 

Meskipun begitu, kata Kustini, Pemkab akan mematuhi setiap keputusan yang diambil baik dari pemerintah pusat maupun Pemda DIY. "Untuk sementara kami tunggu keputusannya bagaimana. Yang jelas, kegiatan yang mengundang kerumunan seperti halal bihalal selama Idulfitri tidak diperkenankan," kata Kustini.

Baca juga: KRL Jogja-Solo Masih Tetap Beroperasi selama Larangan Mudik

Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman, Arip Pramana. Menurutnya kebijakan larangan mudik lokal masih menunggu keputusan dari Pemda DIY. "Kami belum ambil sikap, masih menunggu arahan dari Pemda DIY," kata Arip.

Menurut Arip, pelarangan mudik lokal akan menyulitkan petugas di lapangan dibandingkan penyekatan antar provinsi. Alasannya batas antara kabupaten di DIY saling terhubung. Dia menyontohkan wilayah Sleman dengan Bantul ataupun Sleman dengan Kota Jogja, keduanya memiliki wilayah yang saling beririsan.

“Penerapan kebijakan larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi implementasinya agak susah. Kami masih menunggu instruksi Pemda DIY," katanya.