BPPTKG Uji Sirine EWS Merapi dan Aplikasi Smart di Klaten
BPPTKG menguji sirine EWS Kali Talang dan aplikasi Smart di Balerante, Klaten, untuk mendukung peringatan dini dan simulasi evakuasi Merapi.
Kartu nikah./Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL—Kementerian Agama RI berencana meluncurkan kartu nikah digital dalam waktu dekat. Sejauh ini hanya daerah percontohan yang bakal menggunakan kartu ini. Khusus untuk Bantul, Kemenag masih menunggu instruksi.
Kepala Kemenag Bantul, Aidi Johansyah menerangkan kartu nikah digital akan diluncurkan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berbarengan dengan peresmian revitalisasi KUA di Banjarnegara. "Program kartu nikah digital merupakan program dari Bimas Islam Kemenag RI," tuturnya saat ditemui, Kamis (27/5/2021).
Menurut Aidi, Kemenag Bantul hanya menunggu realisasi kebijakan di daerah. Saat ini Kemenag Bantul masih menunggu kejelasan dari program katu nikah digital. Dari segi perbedaan, kartu nikah digital kemungkinan besar lebih mudah diakses dibanding buku nikah sebelumnya yang harus dicetak.
"Kemungkinan diluncurkan pada Sabtu [29/5/2021] di Banjarnegara. Kami juga belum tahu apakah nanti Bantul ditunjuk untuk mengimplementasikan program itu atau tidak," katanya.
Dijelaskan Aidi, selain KUA Banjarnegara, revitalisasi KUA Sewon juga termasuk yang dijadikan role model di Indonesia. Namun Aidi tak tahu apakah KUA Sewon juga bakal ditunjuk untuk menerapkan kartu nikah digital. "Sampai saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan," ujar Aidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPPTKG menguji sirine EWS Kali Talang dan aplikasi Smart di Balerante, Klaten, untuk mendukung peringatan dini dan simulasi evakuasi Merapi.
KPK menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima Rp245 juta dari paguyuban tambang galian C. KPK juga menyoroti dugaan setoran ke LSM.
Mees Hilgers menghuni bangku cadangan saat Heerenveen menang 4-0 atas Excelsior pada pekan kesembilan Liga Belanda.
Antrean Pertalite di Jogja dipengaruhi disparitas harga dan pencatatan EDC. Hiswana Migas menyebut stok aman, tambahan kuota masih menunggu persetujuan.
KPK menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memakai uang dari fee kontraktor untuk membayar utang Pilkada 2024 dan kebutuhan operasional.
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong ibu rumah tangga mengembangkan UMKM melalui pemasaran digital, media sosial, lokapasar, dan pembayaran digital.