PPKM Darurat, Penjual Baju dan Oleh-Oleh di Malioboro Diminta Tutup Lapak

Ilustrasi. - Harian Jogja/Desi Suryanto
02 Juli 2021 18:17 WIB Sirojul Khafid Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Jelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja meminta semua lapisan masyarakat untuk mematuhinya. Termasuk toko dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro yang tidak masuk kategori esensial seperti makanan oleh-oleh dan pakaian untuk tutup.

“Malioboro jalannya tidak kami tutup, tapi toko dan PKL harus mematuhi ketentuan yang ada,” kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi di Kompleks Balai Kota Jogja, Jumat (2/7/2021).

Sementara untuk tempat makan masih bisa beroperasi dengan sistem bawa pulang, tidak boleh makan di tempat. Tempat ibadah juga tidak boleh melakukan kegiatan selama masa PPKM Darurat ini.

Menurut Heroe, prioritas Pemkot Jogja saat ini untuk menjaga dan memulihkan kesehatan. Penyebaran Covid-19 yang tinggi dan cepat saat ini tidak jelas sumbernya. “Persoalannya karena sumber penularannya tidak dikenal dari mana, artinya sudah banyak orang yang terpapar, sehingga orang yang sehat terkena. Ini semacam operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan seluruh warga,” kata Heroe yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja.

Dalam penegakan di masyarakat, ada beberapa aturan yang bisa digunakan seperti aturan KUHP, Undang-Undang (UU) Kedaruratan, dan UU Tentang PPKM. Adapun sanksi bagi yang melanggar mulai dari teguran, penutupan, sampai denda.

Pemkot Jogja juga telah menyiapkan terkait bantuan sosial (bansos). menurut Heroe, anggaran saat ini merupakan anggaran dalam kondisi pandemi. “Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejak awal diskenariokan atas kondisi pandemi baik penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi atau lainnya. Sudah disiapkan itu semua, tinggal fokuskan pada hal kebutuhan-kebutuhan besok,” katanya.

Salah satu pemilik cafe di kawasan Alun-Alun Utara, Denta Julian, berencana akan menutup tempat usahanya selama PPKM Darurat. Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menurunkan sebaran kasus Covid-19. Namun melihat pengalaman sebelumnya saat PPKM terus diperpanjang, Denta akan kembali membuka cafe-nya setelah tanggal 20 Juli 2021.

Terkait bansos, sejauh ini dia belum mendapat informasi lebih lanjut. “Sejauh ini belum ada sosialisasi siapa dan bagaimana cara mengaksesnya. Kalau masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang lama, ya jelas para pelaku usaha kecil tidak banyak yang akan dapat bansos tersebut,” kata Denta yang juga Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogja.

BACA JUGA: PPKM Darurat Diberlakukan, 8 Juta KK Akan Diberi BLT Desa Rp300.000

Denta berharap Pemkot Jogja bisa menyalurkan bansos dengan jelas dan sistematis. Hal ini guna meringankan beban masyarakat selama PPKM Darurat, mengingat tidak boleh berjualan dan tabungan yang telah habis setahun belakangan.

Dia juga meminta Pemkot Jogja konsekuen dalam menerapkan aturan PPKM Darurat. Tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan. “Tidak tebang pilih hanya di kawasan Gumaton (Tugu, Malioboro, Kraton) semata namun tutup mata dengan kegiatan baik ekonomi sosial di pinggiran kota atau pun di kampung-kampung, agar setelah tanggal 20 Juli 2021 kegiatan ekonomi masyarakat terutama pedagang kecil bisa dibuka kembali mengingat ketiadaan informasi maupun kejelasan apakah bansos akan ada atau tidak karena apabila berlama-lama dibatasi dikhawatirkan akan lebih memperburuk situasi,” kata Denta.