Kapan Danais Dicarikan untuk Covid-19 di DIY, hingga Kini Belum Jelas

Harianjogja.com, JOGJA--Kapan dana keistimewaan (Danais) DIY digunakan untuk penanganan Covid-19 hingga kini belum jelas.

Desakan penggunan dana keistimewaan (danais) di DIY untuk penanganan pandemi Covid-19 nampaknya belum juga bisa direalisasikan. Sebab, Paniradya Pati Kaistimewaan belum mengetahui secara detail dan jelas aturan pemanfaatan danais Tahun 2021 sebesar Rp1,32 Triliun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Paniradya bahkan mengetahui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) justru melalui media sosial (medsos). Karenanya, Pemda segera mengkoordinasikan masalah tersebut kepada pemerintah pusat.

“Kenapa kok [PMK] tidak disampaikan ke kami, kami tahunya dari socmed. Kenapa kami tidak langsung mendapatkan dulu. Apakah ini benar suratnya? Kami klarifikasi hari Sabtu tanggal 10 Juli pas libur itu, setelah sore mendapatkan kiriman surat edaran,” papar Paniradya Pati Kaistimewan Aris Eko Nugroho usai pertemuan bersama pimpinan Komisi A DPRD DIY di DPRD DIY, Senin (19/07/2021).

Menurut Aris, dasar hukum penggunaan danais untuk penanganan pandemi melalui perubahan PMK. Karenanya, Pemda dan DPRD DIY segera membahasnya dalam rapat Badan Anggaran.

BACA JUGA: Menteri Risma Blusukan di Jogja Cari Warga Penerima Bansos, Ini Hasilnya

Pemda juga harus menunggu detail PMK sebelum memutuskan kebijakan. Namun dipastikan Pemda akan memaksimalkan danais untuk penanganan Covid-19 agar tepat sasaran.

“Kami prosesnya menunggu. Bukan kami tidak percaya kondisi riil tetapi kami perlu persiapan, kami masih menunggu. Kami tidak mungkin melakukan dulu sebelum pmk ini muncul. Bolehkah kami melakukan perubahan atau seperti biasa perubahan kemudian dikoreksi, belum ada jawaban. Draft masih di meja Bu Menteri,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DI Retno Sudiyanti mengungkapkan, danais harus digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terabaikan karena pemanfaatannya tidak tepat sasaran.

“Jangan sampai ada ketimpangan atau kesannya tidak adil. Jangan sampai nanti membuat keresahan karena di lapangan biasanya terindikasi ada pilih kasih,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini menambakan, saat ini masyarakat DIY membutuhkan penanganan pandemi secara cepat. Apalagi banyak masyarakat yang sedang isolasi mandiri (isoman) perlu dibantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan berdasarkan surat dari pemerintah pusat, disebutkan domain peruntukan danais beralih ke Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19. Untuk itu pencairan danais harus segera dilakukan mengingat PPKM Darurat masih saja diterapkan.

"Dampaknya bagi pedagang kaki lima pedagang kecil sangat luar biasa. Mereka sekarang tidak berjualan. Saya harap bisa untuk peningkatan ekonomi. Tolong danais ini bisa sampai tingkat rt. Covid harus dihentikan. Ekonomi harus bangkit,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Suara.com