Menuju Kota Jogja Wajib Masker dan Vaksin

Harianjogja.com, JOGJA-Kota Jogja dalam proses menuju kawasan wajib masker dan vaksin. Hal ini diawali dengan deklarasi Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai Kawasan Wajib Masker dan Vaksin.

Menurut Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, kedua kawasan ini menjadi yang pertama lantaran banyak orang beraktivitas. Malioboro merupakan kawasan pariwisata populer di Jogja. Sementara Stasiun Tugu merupakan salah satu tempat masyarakat keluar masuk Jogja.

“Ini kami mulai dari kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat,” kata Haryadi saat deklarasi Malioboro dan Stasiun Tugu Kawasan Wajib Masker dan Vaksin di Stasiun Tugu, Rabu (11/8/2021). “Akan ada petugas yang memeriksa pengunjung dalam penggunaan masker dan kartu vaksin.”

Bagi yang tidak memakai masker tentu lebih mudah mendeteksinya. Sehingga petugas akan langsung menegurnya. Terkait vaksin, petugas secara acak memeriksa pengunjung untuk menunjukan kartu tanda vaksin. Apabila tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, maka pengunjung perlu melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Vaksinasi bisa di Stasiun Tugu, kantor kemantren, atau fasilitas kesehatan terdekat.

“Kalau belum vaksinasi tidak kami keluarkan [dari tempat], kami minta divaksin dulu, tempatnya di ujung. Jadi pengunjung jangan kaget kalau ditanya [kartu vaksin],” kata Haryadi.

Selain upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 di tempat publik, hal ini juga sebagai upaya untuk mempercepat vaksinasi pada masyarakat. Setelah Malioboro dan Stasiun Tugu, deklarasi kawasan wajib masker juga menyasar Stasiun Lempuyangan, Terminal Giwangan, dan lainnya. Begitu pula di perbatasan, Pemkot Jogja akan memasang sosialisasi berupa tulisan bahwa Kota Jogja wajib masker dan vaksin. Secara perlahan, kawasan wajib masker dan vaksin akan merata di seluruh wilayah Kota Jogja. Terlebih pemerintah pusat telah menyaratkan syarat perjalanan antar kota berupa bukti negatif Covid-19 dan vaksin.

Menyiapkan Jogja Paska PPKM

Tidak hanya wajib masker dan vaksin, di kawasan Malioboro juga ada pembatasan pengunjung selama dua jam. Sementara untuk parkir bus durasinya selama tiga jam. Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, saat ini masih masa simulasi untuk mendapatkan sistem yang tepat. Dalam pengawasannya, Pemkot Jogja menggunakan pesan aplikasi WhatsApp yang tersambung dengan QR Code di setiap gerbang Malioboro.

Upaya ini untuk menurunkan kasus Covid-19 selama dan paska PPKM. Harapannya kesehatan terjaga dan roda ekonomi secara perlahan bisa bergerak. “Untuk itu, sebenarnya Pemkot Jogja sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Kami harus secepat mungkin atasi kondisi pandemi ini. Di antaranya dengan mengatur arus keluar masuk di Malioboro,” kata Heroe.

Selain itu, bus yang hendak masuk ke destinasi-destinasi akan menggunakan sistem satu pintu melalui Terminal Giwangan. Akan ada pemeriksaan kartu negatif Covid-19 dan sebagainya. Setalah itu, bus akan mendapat tanda dari Dinas Perhubungan Kota Jogja. Ada arahan juga terkait tempat parkir dan rute bus yang bisa dilalui. Selain menekankan protokol kesehatan perjalanan antar kota, cara ini sebagai usaha melindungi warga Kota Jogja dan pelaku wisata.

“Sehingga nanti bus begitu masuk Kota Jogja sudah tahu di mana tempat parkirnya. Bus tidak lagi mencari-mencari tempat parkirnya. Bus-bus yang tidak memperoleh tanda yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Jogja tidak bisa masuk tempat parkir wisata di Kota Jogja,” kata Heroe. “Untuk menjaga dan melindungi semua warga. Agar animo masuk ke Malioboro bisa kami kendalikan jumlah orangnya. Sehingga tidak terjadi kerumunan besar di Malioboro, terutama di masa paska PPKM nanti.”

Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Segala kebijakan yang menyangkut destinasi wisata merupakan hasil koordinasi berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lainnya. Kesepakatan terkait tata cara berwisata di masa pandemi agar roda perekonomian bisa kembali berputar. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dalam musim-musim libur panjang seperti akhir tahun dan bulan Juli lalu, terjadi kenaikan kasus Covid-19.

“Harus bisa diantisipasi dan adaptasi dengan pola penanganan protokol yang baru. Kita semua wajib mengupayakan agar ke depan kondisi bisa lebih kondusif. Kami juga harus mengedukasi, bahwa adaptasi dengan kebiasaan yang baru harus benar-benar kita jalani, sebelum kita bisa melewati pandemi dengan tuntas,” kata Heroe.

Perlu kerja sama semua pihak agar upaya ini berhasil. Apabila kasus masih tinggi apalagi cenderung naik, maka PPKM bisa berlangsung lebih lama. Tentu hal ini tidak diinginkan semua pihak. “Kapan itu dilaksanakan? Sebagian Kota Jogja akan menerapkan paska PPKM, ada beberapa yang sudah kami simulasikan di masa PPKM secara terbatas," kata Heroe.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News