9 Tahun Keistimewaan Jogja, Forum Warga Jogja Bagi Nasi Bancakan di Nol KM

Forum Warga Jogja menggelar aksi unjuk rasa peringatan 9 tahun UUK di kawasan Titik Nol KM, Selasa (31/8/2021) - Harian Jogja/Yosef Leon
01 September 2021 08:27 WIB Yosef Leon Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Kelompok usaha kecil dan pekerja formal wilayah DIY yang tergabung dalam Forum Warga Jogja menggelar aksi peringatan 9 tahun pengesahan UU 13/2012 tentang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta di kawasan Titik Nol KM, Selasa (31/8/2021). Dalam aksi itu, peserta meminta pemerintah pusat untuk mencabut mandat pengesahan UUK karena dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan warga Jogja.

Juru Bicara Forum Warga Jogja, Denta Julian menyebut, Pemda DIY gagal menjalankan amanat yang diatur dalam UUK. Secara khusus dalam Pasal 5 ayat 3 UU itu yang menyatakan bahwa pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Menurut Denta, masa pandemi merupakan cerminan dalam melihat kebijakan Pemda DIY yang dinilainya belum mengakomodir kepentingan masyarakat luas. Hal itu terlihat dari bantuan yang diberikan kepada para PKL berupa kredit berbunga rendah dan hanya bisa diakses oleh mereka yang tergabung dalam keanggotaan koperasi. Padahal, cukup banyak pedagang atau pekerja informal yang tidak tergabung dalam koperasi.

"Pinjaman itu juga salah sasaran dan tidak bermanfaat. Penggunaan Dana Keistimewaan juga tidak efektif, ratusan miliar hanya dimanfaatkan untuk pembangunan yang sifatnya monumental. Danais tidak dirasakan benar-benar manfaatnya bagi warga," kata Denta.

Aksi peringatan UUK disimbolkan para peserta dengan membawa nasi tumpeng dan juga nasi bancakan sambil membentangkan sejumlah poster dan juga spanduk. Nasi bancakan dibagikan para peserta aksi kepada warga dan pengendara yang melintas di kawasa tersebut. Menurut Denta, nasi bancakan itu merupakan simbol sekaligus kritik kepada Pemda DIY yang tidak memberikan jaminan hidup atau bantuan sosial kepada warga di masa pandemi.

"Kalau pun ada itu bentuknya pinjaman dan penuh dengan syarat macam-macam. Kami kira ketika 9 tahun Keistimewaan DIY ini tidak memberikan manfaat, cukup segera cabut mandat," ujarnya.