Banyak Objek Wisata di Jogja Belum Bersertifikat CHSE, Ini Penyebabnya

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara (paling kanan) saat melihat produk UMKM. - Ist.
10 Oktober 2021 02:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Sertifikat CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) menjadi syarat bagi destinasi wisata untuk beroperasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tetapi saat ini masih banyak objek wisata di Jogja yang belum mengantongi sertifikat tersebut dengan beragam penyebab.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara mengatakan saat ini setiap destinasi wisata termasuk desa wisata terus dipacu agar segera mendapatkan sertifikat CHSE. Karena CHSE menjadi syarat pembukaan objek wisata untuk menjamin kesehatan warga sekitar. Padahal jumlah objek wisata yang sudah memiliki CHSE di DIY saat ini masih minim dibandingkan hotel dan restoran.

Kendalanya, kata dia, mulai dari adanya pengelola wisata yang belum mengetahui cara mendaftarkan hingga adanya kekhawatiran dari pengelola objek wisata terkait pengurusan perpanjangan CHSE ke depan. Selain itu banyaknya item syarat dan pertanyaan yang harus dijawab dalam asesmen untuk mendapatkan CHSE tersebut turut menjadi kendala tersendiri.

“Sehingga perlu diedukasi agar mengurus CHSE. Kalau hotel sudah mendapatkan CHSE semua, tetapi untuk tempat wisata jumlah yang sudah CHSE memang masih kecil, kendalanya mereka kurang memahami. Lalu ada kekhawatiran kalau sekarang gratis apakah tahun depan berbayar atau tidak, karena masa berlakunya cuma setahun, ini menjadi kendala sampai saat ini belum ada kepastian dari pusat bagaimana pengurusan tahun depan, gratis atau harus membayar berapa?,” katanya di sela-sela diskusi Penerapan Literasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi pada Desa Wisata Budaya dalam Momentum Kebiasaan Baru Pariwisata, Sabtu (9/10/2021).

BPPD DIY bersama Dinas Pariwisata DIY mendorong agar destinasi wisata semua memiliki CHSE. Sehingga saat DIY nantinya sudah PPKM Level 2, objek wisata bisa dibuka bersama-sama. Ia menilai CHSE harus dimiliki objek wisata, apalagi lonjakan wisatawan yang masuk ke Jogja sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga wisata sehat mutlak harus diterapkan. Konsepnya adalah berwisata dengan memenuhi protokol kesehatan yang standar tersebut telah ditetapkan melalui sertifikat CHSE.

“Monggo, silahkan ke Jogja tetapi harus patuhi prokes yang sudah ditetapkan,” katanya.

Ia menyatakan peningkatan jumlah wisatawan dan mulai dibukanya objek wisata nantinya diharapkan bisa berdampak positif pada UMKM. Akantetapi Bendara melihat adanya kendala beberapa UMKM permodalan awal karena sebagian besar modal mereka telah habis karena terpaksa harus tutup selama beberapa bulan.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo Septriana Tangkary menyatakan Pemerintah Pusat memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM. Bantuan ini diberikan dengan harapan dapat meningkatkan pelaku UMKM di kawasan wisata. Proses pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi online dengan durasi waktu hanya sekitar 15 menit.

“Syaratnya pemohon adalah pelaku UMKM ini memiliki barang yang akan dijual, lalu harus terdaftar sebagai pelaku UMKM. Melalui aplikasi itu pelaku UMKM hanya diberikan waktu sekitar 15 menit untuk meminjam, tetapi jumlahnya tidak besar hanya sekitar Rp4,5 juta, itu untuk tambahan modal. Program ini sebagai bentuk kehadiran negara di tegah masyarakat,” ujarnya.