HI UII Desak Pengusutan Independen Kekerasan Aparat Terhadap Massa Aksi 10 November
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
Ketua Baznas Profesor Noor Ahmad (tengah) bersama Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis (kedua dari kanan) saat memberikan keterangan terkait penggunaan dana zakat untuk bencana dalam Rakernas Baznas di Kota Jogja, Senin (10/1/2022). /Harian Jogja-Sunartono.
Harianjogja.com, JOGJA-Zakat merupakan kewajiban masyarakat muslim yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan telah digariskan pihak yang berhak menerima dana zakat tersebut.
Lalu bagaimana jika duit hasil mengumpulkan zakat tersebut digunakan untuk menangani korban bencana alam?
Hal ini telah dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pada bencana letusan Gunung Semeru, Baznas menyalurkan bantuan miliaran untuk para korban melalui pemerintah setempat.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan adanya bencana membuat fakir miskin kian bertambah karena menimbulkan kerugian harta dan benda. Bencana dapat menimbulkan orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, jika memiliki penghasilan namun tidak cukup lagi hingga bangkrut dan memiliki utang. Sehingga perlu ada zakat yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana yang setiap tahun selalu ada peristiwanya di Indonesia.
Tokoh Nahdlatul Ulama ini menegaskan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan bencana dengan tetap diperbolehkan, bahwa telah ada fatwa MUI sejak 1982.
Baca juga: Akan Dibatasi, Skuter di Malioboro & Tugu Dihentikan Sementara
“Sehingga program tanggap bencana adanya dana abadi umat, zana sakat dipakai untuk mitigasi bencana, ini fatwa MUI tahun 1982 sudah ada penggunaan zakat untuk kemaslahatan, untuk memitigasi, membangun infrastruktur, ini diperbolehkan,” katanya di sela-sela Rakernas Baznas di Hotel Melia Purosani, Kota Jogja, Senin (10/1/2022).
Oleh karena itu MUI mendukung penuh kerangka kerja terkait penggunaan dana zakat untuk bencana, mulai dari mitigasi hingga rencana dana abadi umat. Cholil menegaskan pihak korban bencana yang akan diberikan bantuan dengan zakat pun tanpa harus melihat latar belakangnya.
“Kalau mau menolong tidak usah bertanya agamanya apa, enggak usah duit dari mana, ini kemanusiaan zakat bisa diberikan [untuk korban bencana] atas nama kemaslahatan,” ucapnya.
Penanggulangan Bencana
Ketua Baznas Profesor Noor Achmad berharap ke depan dana baznas bisa lebih luas dipakai untuk penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi hingga rekonstruksi. Ia menegaskan Baznas tidak akan pilih-pilih kelompok atau golongan yang harus diberikan bantuan bencana, hal ini sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
“Persoalannya kami selama ini belum mempunyai dana abadi untuk penanggulangan bencana. Kalau ada dana abadi ini, maka kapan saja terjadi bencana kita bisa membantu, sehingga akan kami lakukan dana abadi untuk bencana dan pendidikan,” ujarnya.
Baznas akan menggalang kekuatan bersama dengan instansi terkait untuk penanggulangan bencana termasuk DIY yang memiliki beragam potensi bencana. Selain itu masih ada sisa-sisa bencana yang recovery belum terselesaikan, harapannya bisa diselesaikan dengan dana zakat.
“Harapannya dana zakat bisa lebih fleksibel untuk diberikan bantuan bencana dibandingkan dana pemerintah yang harus menunggu satu tahun anggaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana di tengah kabar penyerahan surat pengunduran diri Wapres.
UGM mengonfirmasi tujuh mahasiswa yang diamankan Polda DIY telah dibebaskan. Satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih dirawat di rumah sakit.
Gibran Rakabuming Raka tiba di kompleks parlemen di tengah isu pengunduran diri sebagai Wakil Presiden dan HMP di DPR.
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.