Diseminasi Kajian Fiskal Regional DIY : Upaya Tingkatkan Kesejahteraan dan Wujudkan Kemandirian Ekonomi DIY

Dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dan sharing knowledge dengan ekonom daerah, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk kemajuan perekonomian DIY,  Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional dengan tema “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di DIY” (13/04/2022).

Kegiatan yang menghadirkan narasumber Kepala Kanwil DJPB DIY Arif Wibawa, Kepala BAPPEDA DIY Drs. Beny Suharsono, M.Si.,  dan ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E., dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai pihak terkait, seperti Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DIY, Otoritas Jasa Keuangan DIY, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda lingkup DIY, BAPPEDA lingkup DIY, BPKAD/BKAD lingkup DIY, Kanwil Ditjen Pajak DIY, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji membuka kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional yang sekaligus memberikan  keynote speech menyambut gembira adanya kegiatan diseminasi ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kemandirian ekonomi di DIY.

Ancaman resesi dan stabilitas keuangan akibat Pandemi Covid-19 telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah extraordinary yang telah dimulai pada tahun 2020 untuk mengambil opsi  kebijakan fiskal countercyclical yaitu kebijakan dimana pada masa resesi ekonomi, pemerintah melakukan campur tangan untuk memberikan stimulus fiskal dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna memulihkan perekonomian sekaligus untuk menjaga keseimbangan sisi permintaan dan penawaran serta keseimbangan dari sisi produksi dan konsumsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memfokuskan pada Bidang Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Dukungan pada Dunia Usaha.

Ekonomi di DIY kembali menggeliat seiring dengan mulai adanya aktifitas ekonomi masyarakat, mulai triwulan I sd triwulan IV 2021, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (c to c), yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dan seluruh stakeholder di DIY dalam rangka merespon kebijakan pemerintah pusat.

Bertindak selaku moderator adalah Presenter TVRI Yogyakarta Artika Amelia, dan sebagai narasumber pertama adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Arif Wibawa, menyampaikan bahwa Realisasi pendapatan negara mencapai RP7,46 triliun (96,08 persen), tumbuh 2,62 persen dari tahun 2020. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 97,51 persen dari pagu yang ditetapkan. Pertumbuhan tertinggi terdapat di pos belanja modal yang tumbuh 73,53 persen dan terserap sebesar 93,27 persen yang disebabkan oleh kebijakan refocusing pagu anggaran pada awal di awal pandemi Covid-19 yang dialihkan untuk menangani dampak pandemi sehingga banyak belanja modal diluncurkan di tahun 2021 menjadi kontrak multiyears dan baru terealisasi di tahun 2021. Sementara itu penyerapan Transfer ke Daerah sedikit melampaui target, yaitu sebesar 100,56 persen.

Lima Besar capaian output DIY yaitu Pembangunan Embung 9 Unit senilai Rp670,61 miliar, Pembangunan Pengendalian Banjir 10 km senilai Rp670,61 miliar, Daerah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi 60 KM senilai Rp438,99 miliar, Pembangunan jembatan kawasan prioritas 2.150 m senilai Rp254,74 miliar, serta Pembangunan bendungan Bener 1 unit senilai Rp275,74 miliar

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2021 meningkat 16,25 persen, dimana di tahun 2021 dimanfaatkan untuk Siswa penerima PIP 246 siswa senilai Rp243,5 juta, serta Mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Mahasiswa  1.482 mahasiswa senilai Rp16,03 miliar.

Secara umum, penyaluran KUR di DIY memiliki kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 28,57 persen dalam kurun waktu 2018 s.d 2021 dan rata-rata pertumbuhan Debitur 7,89 persen. Di tahun 2022, penyaluran KUR di DIY sampai dengan 31 Maret 2022 mencapai Rp1,92 Triliun yang disalurkan kepada 42.408 Debitur.

Program Pemulihan Ekonomi (PEN) DIY 2021 mencapai Rp3,17 Triliun yang difokuskan pada output dari empat cluster Perlindungan Sosial Rp1,44 Triliun, Kesehatan Rp982,87 Miliar, Dukungan UMKM Rp148,2 Miliar, serta Sektoral K/L & Pemda Rp578,02 Miliar.

Berbagai skema program pemerintah tersebut diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Sebagai narasumber kedua adalah Kepala BAPPEDA DIY Drs. Beny Suharsono M.Si. menyampaikan bahwa Kinerja keuangan DIY cenderung mengalami kenaikan dari 2016 sd 2021, walaupun sempat mengalami penurunan ketika masa pandemi Covid-19 di tahun 2019 sd 2020 karena beberapa sektor mengalami perlambatan, selain adanya refocusing yang dilakukan. Geliat ekonomi mulai terasa di triwulan III sd triwulan IV 2021 dengan Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp5,70 triliun atau 100,5 persen dari rencana pendapatan yang ditetapkan, dan Realisasi Belanja  Rp5.530.710.447.316,34 atau 91,46 persen serta Realisasi Pembiayaan sebesar Rp371,95 miliar.

Salah satu permasalahan dalam penanganan kemiskinan di DIY adalah belum tersedianya satu data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan di DIY. Terkait hal tersebut,  Pemerintah DIY telah melakukan tindak lanjut dengan Pemetaan Lokus Kemiskinan (Kapanewon dan Kalurahan), menyediakan satu data terpadu, serta Sinkronisasi dan Kolaborasi lintas sektor dengan Program Penanggulangan Kemiskinan terkait melalui Dana CSR dan melibatkan peran serta masyarakat.

Terkait pengembangan berbagai infrastruktur DIY dimaksudkan  untuk pembukaan lapangan kerja guna pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta mendorong aktivitas ekonomi dan dukungan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom UGM Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E., menyampaikan berbagai pandangan akademis terkait anomali tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di DIY. Garis kemiskinan DIY masih di dominasi oleh makanan dimana tercatat sebesar Rp358,285 per kapita per bulan (72,10 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138,620 per kapita per bulan (27,90 persen), sehingga ketahanan pangan menjadi sesuatu yang krusial untuk tetap dijaga, selain  stabilitas harga komoditas penyumbang garis kemiskinan DIY. Yang menjadi catatan selanjutnya adalah perlunya menyajikan Profil kemiskinan DIY, untuk memaparkan fakta-fakta utama tentang kemiskinan dan mengkaji pola kemiskinan sehingga dapat dilihat bagaimana perbedaannya.  

Dengan adanya forum komunikasi dari berbagai pihak terkait yang dikemas dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini diharapkan perekonomian DIY akan semakin baik sehingga terwujud kemandirian ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News