Perusahaan Juga Bertanggung Jawab dalam Pembangunan di Sleman

SLEMAN—Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2021-2026 mengusung visi “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”. 

Berdasarkan visi tersebut, pembangunan di Kabupaten Sleman dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya oleh pemerintah tetapi seluruh stakeholder terkait. Mereka berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkannya, termasuk di dalamnya peran masyarakat, swasta maupun dunia usaha.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan. TJSP bertujuan menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat. 

"Guna mengelola TJSP, dibentuklah Forum TJSP. Forum ini merupakan organisasi yang mewadahi perusahaan untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan program TJSP," ujar Danang, Rabu (1/6/2022).

Forum TJSP tersebut, lanjut Danang, dibentuk sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TJSP. Penyelenggaraan TJSP di Kabupaten Sleman diatur Perda No.4/2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sedangkan Forum TJSP didasari oleh Perbup No.17/2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Keberadaan Forum TJSP di Kabupaten Sleman, katanya, memberikan angin segar bagi pembangunan di wilayah. Alasan Danang, forum ini ikut bahu membahu dan bersinergi bersama pemerintah dalam berbagai program dan kegiatan. 

"Jadi pendanaan program dan kegiatan TJSP di Kabupaten Sleman berasal dari perusahaan. Pemkab bersinergi dalam program dan kegiatan dengan Forum TJSP," paparnya.

Sampai saat ini, jelas Danang, beberapa program/aspek TJSP yang dilakukan meliputi berbagai sektor. Di antaranya pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, serta pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup. Ke depan, kata Danang, program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui TJSP diharapkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan juga mempertimbangkan skala prioritas yang harus ditangani. 

"Terutama mengurangi kemiskinan; memperkuat ketahanan ekonomi; meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan," kata Danang.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman ini juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Forum TJSP karena besaran anggaran untuk mendukung program TJSP di Kabupaten Sleman yang berasal dari perusahaan-perusahaan di Sleman dari waktu ke waktu semakin meningkat. 

"Hal ini mengindikasikan kesadaran dan peran serta perusahan-perusahaan yang ada di Sleman dalam kegiatan pembangunan sangat tinggi," ujar Danang.

Pada 2019, anggaran TJSP di Sleman mencapai sebesar Rp6,6 milar. Pada 2020, meski dilanda pandemi Covid-19, dana TJSP jumlahnya meningkat menjadi Rp7,1 milar. Kemudian tahun 2021 anggaran TJSP di Sleman mencapai Rp10,1 milar. "Harapan kami di tahun ini maupun tahun-tahun mendatang anggaran TJSP di Sleman semakin bertambah," katanya.

Menurut Danang, saat ini TJSP di Sleman sudah dikelola dengan SINTA SP (Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Dia berharap dengan SINTA SP tersebut pengelolaan TJSP di Kabupaten Sleman lebih terkoordinir, tidak tersebar, menghindari tumpang tindih dan menjamin pendistribusian secara merata serta tepat sasaran. 

"Saya juga mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman dan belum tergabung dalam forum TJSP ini dapat segera bergabung untuk bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi dalam pembangunan di Kabupaten Sleman. Mari kita Sesarengan Mbangun Sleman," ajak Danang. (***)