Zulkifli Masuk Kabinet, Pakar: Reshuffle Dominan Mengakomodasi Kepentingan Parpol

Harianjogja.com, JOGJA-Presiden Joko Widodo telah melantik dua menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (15/6/2022) kemarin. Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.

Zulkifli merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sementara Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI. 

Selain mereka berdua, Presiden Jokowi juga mengangkat tiga wakil menteri. Mereka adalah Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN, Afriansyah Noor sebagai Wamen Tenaga Kerja, serta John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. 

Raja Juli Antoni adalah anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Afriansyah Noor adalah Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), sementara Jhon Wempi Wetipo adalah seorang politikus dari PDI Perjuangan.

Baca juga: Jadi Menteri, Zulkifli Hasan Sesumbar Dirinya Bisa Atasi Minyak Goreng

Melihat formasi baru dalam kabinet Jokowi tersebut, pakar Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Fisipol UGM Nyarwi Ahmad, Ph.D., mengatakan pergantian dua orang menteri dan pengangkatan tiga orang wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi lebih merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah masuk ke jajaran kabinet, di samping memperbaiki kinerja Kemendag yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.

”Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik, belum lagi wamen dari PSI, PBB dan PDIP,” kata Nyarwi dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Kamis (16/6/2022).

Tiga orang wamen yang dilantik oleh Jokowi merupakan bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah. Meski PSI dan PBB merupakan partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen. “Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ungkapnya.

Namun pergantian menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto menurut Nyarwi, makin menegaskan bahwa Presiden memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengan Presiden Joko Widodo. “Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi.. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” jelasnya.

Belum Tentu efektif

Ia menegaskan pergantian menteri lebih dominan dari sisi akomodasi masuknya partai politik bergabung dalam jajaran kabinet. Namun pergantian Menteri Perdagangan sebagai jawaban pemerintah atas kritik dari masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Apalagi ditemukannya kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO.

“Dari sisi kinerja, bisa dikatakan ada berbagai kritik kegagalan Mendag menangani minyak goreng. Tapi posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektifitas. Meski ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan tapi kepentingan politik dalam kementerian perdagangan makin menguat,” paparnya.

Sementara pengangkatan Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, memiliki tugas untuk melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini selalu disertai persoalan konflik pertanahan. Padahal pertanahan dan tata ruang ini menurut Nyarwi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.

“Artinya peran Pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi China dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News