Puluhan Mahasiswa UNJ Kunjungi Harian Jogja
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama tiga dosen pendamping mengunjungi kantor Harian Jogja di Jalan AM Sangaji, Jogja, Kamis (21/5)
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih (kedua dari kiri) bersama Forkompinda saat menyerahkan hadiah bagi masyarakat yang telah melunasi PBB-P2 tahun ini secara simbolis melalui panewu, di Parasamya, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, Rabu (7/9/2022)./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mengapresiasi tiga kapanewon, 24 kalurahan dan 288 perdukuhan di Bantul yang sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) selama setahun ini.
Tiga kapanewon yang lunas PBB-P2 adalah Kapanewon Dlingo, Sanden, dan Kretek. Sementara 24 kalurahan yang lunas PBB-P2 adalah Kalurahan Gadingharjo, Gadingsari, Murtigading, Tirtohargo, Parangtritis, Donotirto, Tirtosari, Tirtomulyo, Karang Tengah, Imogiri, Mangunan, Muntuk, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, Terong, Seloharjo, Selopamioro, Kebonagung, Girirejo, Karangtalun, Bawuran, dan Wonolelo.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung mengatakan capaian PBB-P2 tahun ini sudah mencapai Rp42,7 miliar dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak 459.744 lembar dari total nilai pokok PBB-P2 sebesar Rp71,2 miliar dengan jumlah SPPT sebanyak 649.097 lembar tahun ini.
“Capaian ini per 6 September 2022,” kata Trisna dalam Acara Monitoring dan Evaluasi serta Pengundian Hadiah Atas Pelunasan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2022 di Parasamya, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bantul, Rabu (7/9/2022).
Baca juga: PPN Naik Jadi 11%, Pengusaha Jogja Waswas
Trisna mengatakan pengundian hadiah bagi yang sudah melunasi pajak yang jatuh tempo pada tahap ketiga September ini sebagai bagian dari apresiasi Pemkab Bantul atas kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 lebih awal tanpa harus menunggu jatuh tempo.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang potensial, sehingga perlu dioptimalkan pengelolaannya. Karena itu pihaknya mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada masyarakat wajib pajak di Bantul karena telah menunaikan kewajibannya membayar pajak PBB-P2.
Menurutnya, dampak pandemi yang menyentuh semua aspek kehidupan tidak menyurutkan semangat dan kontribusi masyarakat Bantul, “Pelunasan PBB-P2 merupakan wujud kecintaan, komitmen, dan partisipasinya dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Demikian pula kami Pemkab Bantul tentu akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bantul,” katanya.
Halim juga mengapresiasi kepada para panewu dan lurah beserta jajaran yang telah bekerja keras memotivasi dan memberikan pelayanan pada masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ia berharap pengundian hadiah akan semakin memberi motivasi seluruh masyarakat dan semua stakeholder dalam rangka memberikan kontribusinya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya pembangunan di bantul akan dapat lebih baik lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 63 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama tiga dosen pendamping mengunjungi kantor Harian Jogja di Jalan AM Sangaji, Jogja, Kamis (21/5)
Jadwal SIM Keliling Jogja Agustus 2026 lengkap dengan lokasi, syarat, biaya perpanjangan SIM, dan layanan Drive Thru MPP Kota Jogja.
Cakupan UHC Bantul turun tipis menjadi 98,67 persen pada Juli 2026. Dinkes memastikan angka tersebut masih di atas target minimal 98 persen dengan dukungan angg
Belanja pegawai Pemkot Jogja masih 35,7 persen dari APBD 2026. BPKAD menekan anggaran melalui pembatasan rekrutmen ASN dan memanfaatkan tingginya angka pensiun
Warga Kalidadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul harus menyedot air dari Sendang Wonosari saat kemarau. Sumur mengering dan jaringan air bersih belum menjangkau.
Pemkab Bantul menyiapkan strategi memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027 dengan meningkatkan PAD, menerapkan zero minus growth ASN, dan mem