Bantul Anggarkan Rp4,5 Miliar untuk Warga yang Belum Terima Bansos BBM

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan anggaran untuk alokasi bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Nilainya Rp4,5 miliar dan akan diberikan keoada warga yang belum menerima bansos BBM dari Pemerintah Pusat.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan anggaran Rp4,5 miliar untuk bansos BBM tersebut diambil 2% dari sisa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk triwulan keempat, yakni Oktober, November, dan Desember. Total sisa DAU dan DBH untuk triwulan keempat sebesar Rp220 miliar.

“Sudah kami rencanakan penyisihan 2% dari DAU dan DBH yang kami terima di triwulan keempat, kira-kira nilainya Rp4,5 miliar yang akan kami gunakan sebagai bantalan sosial, untuk menaggulangi dampak keniakan harga BBM terutama masyarakat kelompok paling rentan,” kata Halim, saat ditemui seusai Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Senin (12/9/2022).

Halim mengatakan Rp4,5 miliar untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM itu akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT dan juga dalam bentuk kegiatan.

Bantuan langsung tunai nantinya akan menyasar warga yang terdampak dan belum menerima bantuan serupa dari Pemerintah Pusat. “Kami juga siapkan dalam bentuk program padat karya. Masyarakat akan mendapatkan upah tenaga kerja sekaligus terbangunnya infrastruktur,” ucap Halim.

Selain dua program tersebut, lanjut Halim, kemungkinan ada program lainnya melalui organisasi perangkat daerah (OPD). Dia masih berkoordinasi untuk mencari program bantuan yang pas untuk warga terdampak kenaikan harga BBM tersebut.

BACA JUGA: Tarif Terbaru Ojek Online Jogja dan Sekitarnya pada September 2022

Halim juga meminta pemerintah desa mengalokasikan program serupa untuk warga yang terdampak kenaikan BBM. “Nanti desa juga akan melakukan hal yang sama membuat bantalan sosial nanti bersumber dari APBDes,” katanya.

Halim menambahkan bantuan sosial dampak kenaikan BBM hanya dianggarkan tahun ini. Sementara, untuk tahun depan masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News