Tak Hanya Soal Kontrasepsi, Kampung KB di Jogja Garda Pembangunan Kesejahteraan

Harianjogja.com, JOGJA—Kampung Keluarga Berencana (KB) di Jogja yang sudah tersebar di seluruh kelurahan menjadi faktor penting pembangunan kesejahteraan. Sudah ada 45 kampung KB, pembangunan berbasis unit terkecil keluarga jadi lebih matang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jogja Edy Muhammad menyebut Kampung KB bertujuan mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang pada tingkat keluarga. Dia mengungkapkannya dalam talkshow Peran Kampung KB di Kota Jogja yang disiarkan lewat kanal Youtube Harian Jogja yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Jogja Dhian Novitasari dan Ketua Kampung KB Prawirodirjan Utami Wulandari.

“Dari stunting hingga kekerasan jalanan [resjal] dapat diatasi dengan Kampung KB yang dibuat terintegrasi dengan berbagai lembaga ini,” jelas Edy, Kamis (29/9/2022).

Edy menjelaskan Kampung KB diarahkan jadi setingkat kelurahan yang dulunya berbasis RW. “Perubahan ini untuk lebih mengintegrasikan Kampung KB dengan kelurahan, agar geraknya lebih masif,” ujarnya.

Lingkup kelurahan membuat kader-kader kampung KB, jelas Edy, bergerak lebih leluasa. “Jadi nanti berbagai kegiatan dan fasilitasi bisa dilakukan kader kampung KB lebih luas, misalnya menyediakan konseling psikologis, edukasi stunting, sampai pencegahan rasjal,” katanya.

Jadi, Kampung KB tak hanya mengurusi penggunaan kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran saja. “Masalah keluarga kan tidak hanya kontrasepsi saja, semuanya harus ditangani makanya kampung KB hadir untuk itu dan terintegrasi dengan berbagai lembaga agar koordinasinya bisa luas dalam mengatasi masalah,” jelas Edy.

Wakil Ketua II DPRD Jogja, Dhian Novitasari, mengapresiasi kehadiran Kampung KB. “Kami bisa pastikan anggaran-anggaran kampung KB saat pembahasan anggaran Pemkot dan DPRD tak terpotong karena progrram tersebut bagus,” katanya.

Dhian menilai Kampung KB bisa jadi garda terdepan untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan. “Tapi tantangannya memang mengajak masyarakat itu, memang harus lebih giat untuk mengedukasi dan membangun kesadarannya,” ucap dia.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menurut Dhian, menjadi payung hukum penyelenggaraan program KB. “Di Inpres tersebut diatur memang kampung KB dilakukan pada tingkatan kelurahan dan kami mendukungnya,” ucapnya.

Ketua Kampung KB Prawirodirjan Utami Wulandari juga merasa lebih leluasa menggerakan kader-kadernya ketika kampung KB ditingkatkan ke kelurahan. “Kami juga jadi bisa ikut mengusulkan program dan anggarannya saat Musrenbang, jadi lebih efektif bantuan dan dukungan pemerintah,” kata dia.

Tantangan utama kampung KB, jelas Utami, adalah membangun kesadaran masyarakat. “Memang harus ekstra sabar dan lebih inovatif dalam memberikan edukasi, selain itu kesibukan kader juga jadi tantangan,” ucapnya.

Utami menilai selama ini Pemkot Jogja, terutama DP3AP2KB sudah sangat membantu dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kampung KB. “Sekarang tinggal bagaimana pengurus KB sendiri karena dukungan selalu tersedia,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News