Sampai November 2022, DJPb DIY Catat Penerimaan Negara Capai 98,74 persen

SLEMAN—Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat sampai November 2022 penerimaan negara mencapai Rp7,4 triliun atau 98,74 persen dari target. Naik 16,04 persen year on year (yoy). Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY Arvi Risnawati menjelaskan dari sektor perpajakan, kenaikannya Rp1,02 triliun sementara dari PNBP Rp2,52 miliar. Pajak penghasilan (PPh) menjadi penyumbang paling tinggi mencapai 30,88 persen atau naik Rp333,08 miliar.

Disusul pajak pertambahan nilai (PPN) 18,95 persen naik sebesar Rp247,18 miliar. Sementara komponen pajak lainnya dan bea masuk terkontraksi 1,59 persen dan 17,69 persen.

"Penerimaan sampai dengan posisi 30 November disini kami lihat realisasi penerimaan sudah mencapai 98,74 persen," ucapnya dalam konferensi pers, Rabu (21/12/2022).

Sementara dari sisi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) DIY sudah mencapai Rp19,39 triliun atau 86,5 persen dari target APBN. Realisasi belanja APBN ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp9,78 triliun atau 79,36 persen dari target Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp9,6 triliun atau 95,22 persen.

Realisasi belanja kementerian/lembaga terkontraksi 1,25 persen (yoy) terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp4,07 triliun atau 88,47 persen dari pagu. Belanja barang Rp3,21 triliun atau 70,94 persen dari pagu.

Belanja modal Rp2,48 triliun atau 78,05 persen dari pagu, dan belanja bantuan sosial Rp17,81 miliar atau sudah mencapai 100 persen dari pagu.

"Penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan akhir November 2022 mencapai 95,22 persen dari alokasi dan terkontraksi 3,43 persen (yoy).

Realisasi belanja PC-PEN DIY mencapai Rp2,92 triliun. Cluster perlindungan masyarakat mendominasi 56,81 persen dari seluruh realisasi PC-PEN. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Selama periode Januari - November 2022 penyaluran KUR mencapai Rp6,76 triliun untuk 139.275 debitur. Sedangkan penyaluran UMi mencapai Rp44,51 miliar untuk 11.983 debitur.

"Belanja berkualitas perlu dilakukan, bukan hanya belanja yang diinginkan. Penyerapan belanja pemerintah dan ketepatan pencapaian output merupakan hal yang penting agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari belanja yang dilakukan pemerintah."

Praktisi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UGM, Evi Noor Afifah mengatakan monitoring dan penyiapan anggaran APBN di DIY ini menjadi langkah baik bentuk pertanggungjawaban. Memberikan informasi kepada publik mengenai capaian dan penyiapan.

"Dari sisi monitoring dan evaluasi ini bentuk penyedia informasi yang juga merupakan bagian dari kegiatan monitoring. Hasil yang didapat dari monitoring bisa digunakan sebagai bahan evaluasi," paparnya.

Diharapkan bisa menghasilkan kebijakan berbasis bukti atau data. Menjadi upaya meningkatkan dan menghasilkan kebijakan berkualitas. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News