Advertisement
Korporasi Pengemplang Pajak di Bantul Didenda Rp93,55 Miliar, Harta Miliaran Disita
Ilustrasi pembayaran pajak. Korporasi pengemplang pajak di Bantul didenda puluhan miliar rupiah. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Korporasi pengemplang pajak di Bantul dihukum denda Rp93,56 miliar. Korporasi tersebut terbukti tidak lengkap melaporkan pajak sehingga merugikan negara.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul telah mengeluarkan vonis bersalah terhadap korporasi berinisial PT PJM itu melalui putusan nomor perkara 241/Pid.Sus/2022/PN Btl. Majelis Hakim PN Bantul yang diketuai Kurniawan Wijonarko menyatakan PT PJM terbukti melakukan tindak pidana bidang perpajakan.
PT PJM sengaja mengisi SPT tidak lengkap sehingga merugikan negara. SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. PT PJM menanggung pajak Rp46,78 miliar yang tidak dilaporkan.
Hakim kemudian menjatuhkan denda Rp93,56 miliar. Angka itu adalah dua kali lipat pajak yang harus dibayarkan. Jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan dijatuhkan, harta korporasi akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
“Ini merupakan pengungkapan tersangka pertama berdasarkan hasil penyelidikan pidana pajak yang dilakukan PPNS Kanwil DJP DIY,” kata Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Slamet Sutantyo melalui keterangan tertulis yang diterima Harian Jogja, Selasa (7/2/2023).
BACA JUGA: Pengemplang Pajak di Bantul Divonis Penjara dan Denda Rp88,83 Miliar
Tim penyidik Kanwil DJP DIY juga berhasil menyita beberapa aset PT PJM meliputi mobil Lexus beserta BPKP, simpanan di bank senilai Rp868 juta, uang tunai Rp11 miliar, beberapa mata uang asing, dan deposito berjangka. Sesuai dengan putusan hakim, aset-aset terdakwa disita untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda,”
Slamet Sutantyo menyebut Kanwil DJP DIY akan terus mempererat sinergi dengan para aparat penegak hukum lain untuk menegakkan hukum pidana pajak, baik korporasi maupun orang pribadi.
“Sinergi ini dilakukan demi pulihnya kerugian pada pendapatan negara, efek jera bagi pelaku dan peringatan kepada wajib pajak lainnya” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pusat Kedokteran Tropis UGM Kembangkan Aplikasi TOMO untuk Pengobatan Pasien TB yang Resisten Obat
Jelang Ramadan, Polda DIY Bagikan Paket Sembako untuk Buruh
Ribuan Umat Hindu Gelar Tawur Agung di Prambanan
Disdagin Kulonprogo Jamin Stok Minyak Goreng Tingkat Pedagang Aman
Advertisement
Prakiraan Cuaca Rabu 22 Maret 2023, Waspada Hujan Lebat Siang hingga Sore!
Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 22 Maret 2022
Wabup Gunungkidul Minta Rumah Sakit Tingkatkan Kualitas Layanan ke Masyarakat
HUT Ke-20, RSUD Panembaan Senopati Bantul Buka 6 Layanan Baru
Catat! Jadwal KRL Jogja Solo Rabu 22 Maret 2022
Advertisement
Polda DIY Musnahkan 2,6 Juta Butir Obat Berbahaya dan 2.673 Botol Miras
Siswa SD di Gunungkidul Diajari Pelestarian Air untuk Kehidupan
Hadir di Jogja, Tirta Medical Centre Tawarkan Pemeriksaan Medis Terjangkau tapi Berkualitas
GBPH Prabukusumo Minta Masalah Utang Rp3 Miliar PMI Jogja Dibawa ke Jalur Hukum
Sudah Ditangkap, Pelaku Mutilasi Sleman Bekerja di Persewaan Tenda
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Terima Penghargaan Digital Government Award 2023
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Pesta Daging Iftar Ramadan di Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Ribuan Botol Miras Dimusnahkan Polres Bantul
- Polisi Temukan 62 Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Sleman
- Pelaku Diduga Gunakan Pisau hingga Gergaji untuk Memotong Tubuh Korban Mutilasi Sleman
- Sepeda Motor Bertabrakan di Gunungkidul, 2 Pengendara Meninggal Dunia
- Gunungkidul Masuk Kabupaten Kreatif di Indonesia Versi Kemenparekraf
Advertisement
Advertisement
