Advertisement
Korporasi Pengemplang Pajak di Bantul Didenda Rp93,55 Miliar, Harta Miliaran Disita
Ilustrasi pembayaran pajak. Korporasi pengemplang pajak di Bantul didenda puluhan miliar rupiah. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Korporasi pengemplang pajak di Bantul dihukum denda Rp93,56 miliar. Korporasi tersebut terbukti tidak lengkap melaporkan pajak sehingga merugikan negara.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul telah mengeluarkan vonis bersalah terhadap korporasi berinisial PT PJM itu melalui putusan nomor perkara 241/Pid.Sus/2022/PN Btl. Majelis Hakim PN Bantul yang diketuai Kurniawan Wijonarko menyatakan PT PJM terbukti melakukan tindak pidana bidang perpajakan.
PT PJM sengaja mengisi SPT tidak lengkap sehingga merugikan negara. SPT atau surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. PT PJM menanggung pajak Rp46,78 miliar yang tidak dilaporkan.
Hakim kemudian menjatuhkan denda Rp93,56 miliar. Angka itu adalah dua kali lipat pajak yang harus dibayarkan. Jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan dijatuhkan, harta korporasi akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.
“Ini merupakan pengungkapan tersangka pertama berdasarkan hasil penyelidikan pidana pajak yang dilakukan PPNS Kanwil DJP DIY,” kata Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Slamet Sutantyo melalui keterangan tertulis yang diterima Harian Jogja, Selasa (7/2/2023).
BACA JUGA: Pengemplang Pajak di Bantul Divonis Penjara dan Denda Rp88,83 Miliar
Tim penyidik Kanwil DJP DIY juga berhasil menyita beberapa aset PT PJM meliputi mobil Lexus beserta BPKP, simpanan di bank senilai Rp868 juta, uang tunai Rp11 miliar, beberapa mata uang asing, dan deposito berjangka. Sesuai dengan putusan hakim, aset-aset terdakwa disita untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda,”
Slamet Sutantyo menyebut Kanwil DJP DIY akan terus mempererat sinergi dengan para aparat penegak hukum lain untuk menegakkan hukum pidana pajak, baik korporasi maupun orang pribadi.
“Sinergi ini dilakukan demi pulihnya kerugian pada pendapatan negara, efek jera bagi pelaku dan peringatan kepada wajib pajak lainnya” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Minggu 26 Maret 2023
Jadwal KA Bandara YIA 26 Maret 2023 Selengkapnya Simak di Sini
AJI Jogja Kecam Pelabelan Hoaks atas Berita Penutupan Patung Bunda Maria
Jangan Telat, Ini Jadwal Tambahan KRL Jogja Solo untuk Hari Minggu Ini
Advertisement
Dinkes Jogja Catat 1.352 Kasus TBC Sepanjang 2022
Forpi Pantau Layanan Pemkot di Awal Ramadan, Ini Hasilnya
Ada Edaran dari Jokowi, Pemkab Sleman Batalkan Rencana Buka Bersama
Tak Bisa Menindak, Bawaslu Jogja Minta Jangan Berkegiatan Politik di Tempat Ibadah
Polisi Lepas Remaja Bantul yang Diduga Akan Tawuran Perang Sarung
Advertisement
Waspada! Hujan Deras Disertai Angin Kencang Bakal Melanda Jogja 3 Hari ke Depan
Belasan Pelajar Bantul Terlibat Tawuran 'Perang Sarung' di Malam Ramadan
Nyaris Bacok Pengendara Motor, 3 Remaja Sleman Ayunkan Sajam Sepanjang Jalan
Cegah Klitih saat Ramadan, Kapolda DIY: Kami Patroli sampai Matahari Terbit
Kisah Pensiunan Satpol PP Lestarikan Pakaian Adat Jogja dengan Menyewakan Busana
Advertisement
Pelaku Usaha & Investor Diimbau Patuh Laporkan Kegiatan Penanaman Modal
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Ini 10 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia pada 2023
Advertisement
Berita Populer
- Top 7 News Harianjogja.com Sabtu 25 Maret 2023
- Jokowi Larang Bukber ASN, Pemda DIY Masih Tunggu SE Kemendagri
- Pengurus Masjid Diminta Tidak Memberikan Panggung Kampanye Politik
- Pelaku Usaha & Investor Diimbau Patuh Laporkan Kegiatan Penanaman Modal
- Kisah Pensiunan Satpol PP Lestarikan Pakaian Adat Jogja dengan Menyewakan Busana
Advertisement
Advertisement
