Advertisement
Dihukum Tujuh Tahun Penjara, Haryadi Suyuti Masih Pikir-Pikir untuk Banding
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Haryadi Suyuti tidak langsung menerima putusan hakim yang memvonisnya tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan subside empat bulan kurungan. Haryadi menyebut masih pikir-pikir atas putusan hakim setelah dibacakan vonisnya tersebut pada Selasa (28/2/2023).
“Masih pikir-pikir yang mulia Majelis Hakim,” kata Haryadi singkat saat diminta memberikan tanggapan.
Advertisement
Kuasa Hukum Haryadi, Fahri Hasyim menyebut putusan hakim tersebut tak didasari pada nota pembelaannya. “Pembelaan kami sama sekali tidak digubris. Hal-hal yang meringankan juga tidak disinggung, pengembalian dan niat baiknya juga tidak dipertimbangkan,” katanya usai persidangan, Selasa sore.
Fahri mengaku kecewa atau putusan hakim tersebut. “Soal putusan ini akan kami konsultasikan dengan klien [Haryadi] terlebih dulu, apakah menerima atau mengupayakan upaya hukum lanjutan” ujarnya.
Meskipun kecewa, Fahri menjelaskan persidangan berjalan dengan lancar dan semestinya. “Persidangan dari awal sampai putusan ini berjalan lancar dan dinamis,” ucapnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Shane Memvideokan Penganiayaan yang Dilakukan Mario Dandy Rubicon
Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada Haryadi dan kuasa hukumnya untuk mempertimbangkan putusan yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut maka vonis hukuman dianggap berkekuatan hukum tetap.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Muh. Djauhar Setiyadi mengatakan Haryadi terbukti secara hukum dan meyakinakan melakukan korupsi atas suap izin Apartemen Royal Kedhaton. Total uang yang dinikmati Haryadi atas suapnya tersebut mencapai Rp390 juta. Dimana Rp205 juta sudah dikembalikan, tinggal Rp165 juta sedangkan sisanya Rp20 juta tidak sampai di tangannya.
“Jika uang pengganti tidak dibayarkan selama sebulan sebelum keputusan ini maka jaksa berhak menyita harta benda lainnya sebagai gantinya,” jelas Djauhar, Selasa sore.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Muncul Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Penjelasan DLH Bantul
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Netralitas ASN dalam Pilkada Sleman 2024 Bakal Diawasi Ketat
Apdesi Ingatkan Agar Lurah Tetap Netral dalam Pilkada 2024
Advertisement
Korban Apartemen Malioboro City Bakal Bergabung dengan Ratusan Orang untuk Aksi Hari Buruh
Kabupaten Sleman Prioritaskan Pembangunan Pertanian
Mempercepat Penanganan, Pemkab Kulonprogo Bikin Rembug Stunting
Program Transmigrasi, DIY Dapat Kuota 16 Kepala Keluarga
Jadwal Pemadaman Listrik Kamis 25 April 2024, Giliran Sleman, Kota Jogja dan Kulonprogo
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Jadwal Layanan Samsat Keliling Jogja Kamis 25 April 2024
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
Jadwal dan Lokasi Layanan SIM Keliling Bantul April 2024
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Budayawan di Jogja Dilibatkan Pembuatan Maskot Pilkada 2024
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
- Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
- Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Advertisement
Advertisement
