Pemerintah Kebut Konsultasi Publik, Izin Lokasi Tol Jogja YIA Segera Terbit?

Harianjogja.com, JOGJA– Pemerintah kini tengah melangsungkan konsultasi publik untuk pembangunan tol Jogja YIA. Setelah proses tersebut, Izin Penetapan Lokasi (IPL) tol Jogja YIA segera dituntaskan.

Konsultasi publik untuk proyek Tol Jogja YIA tengah berlangsung hingga Rabu (8/3/2023). Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menyatakan konsultasi publik untuk proyek tol Jogja YIA ditargetkan selesai Maret ini untuk wilayah Sleman.

“Target kami, Maret konsultasi publik di Sleman harus sudah selesai, karena kami sudah bergerak di Bantul untuk [konsultasi publik] berikutnya,” kata Krido, Rabu (8/3/2023).

Pemerintah menargetkan berbagai kelengkapan terkait konsultasi publik tol Jogja YIA telah selesai pada April mendatang. Selesainya proses konsultasi publik akan menjadi dasar pemerintah menuntaskan Izin Penetapan Lokasi (IPL) tol Jogja YIA.

“Untuk antisipasi dampak risiko ke depannya kami pasang target karena ini Program Strategis Nasional jangan sampai meleset. Sehingga harapan kami ini bareng-bareng paling tidak di akhir 2023 ada satu kelurahan yang netes, dalam arti sudah mulai pembayaran [ganti rugi lahan],” jelas dia.

Sementara itu pada konsultasi publik yang digelar Rabu (8/3/2023), terungkap, sebanyak 3% lahan warga yang terkena tol Jogja YIA telah diperjual belikan atau berganti kepemilikan.

Peralihan sebanyak 3% lahan itu terjadi di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Menurutnya informasi terkait wilayah di Banyuraden yang akan dibangun Tol Jogja YIA memicu peningkatan animo warga untuk membeli tanah di lokasi tersebut. Akibatnya, banyak tanah diperjual belikan.

Berdasarkan data Dispertaru DIY awalnya ada 254 bidang tanah di wilayah tersebut. Hingga memasuki tahap konsultasi publik saat ini. jumlahnya meningkat menjadi 294 bidang. “Alih fungsi lahan cepat ketika ada info Tol Jogja YIA lewat Banyuraden, nampaknya antusias memiliki tanah besar sekali di sekitar itu,” katanya, Rabu (8/3/2023).

Karena banyak terjadi pergantian kepemilihan lahan, sejumlah warga tidak hadir pada acara konsultasi publik yang digelar Rabu. Sebagian warga yang tidak hadir beralasan karena tanahnya telah beralih kepemilikan. “Di Banyuraden banyak terjadi proses peralihan hak nampaknya, ini harus hati-hati karena ada peralihan hak dari pemilik lama ke baru, ini yang menyebabkan mereka belum hadir,” ujar dia.

Dia menduga, kemungkinan lain meningkatnya peralihan kepemilikan tanah di Kalurahan Banyuraden karena akan ada exit tol di wilayah tersebut. “Karena di sekitar Banyuraden ada exit tol, Banyuraden dan Ambarketawang kan ada exit tol. Ya kan masyarakat sangat jeli peluangnya [peluang ekonomi],” ucapnya. Adapun tanah terdampak Tol Jogja YIA di Kalurahan Banyuraden sebagian besar merupakan permukiman warga.

BACA JUGA: Tok! Rafael Alun Trisambodo Dipecat dari ASN Kemenkeu!

Sedangkan untuk konsultasi publik yang dilakukan di kalurahan lainnya, Krido menyampaikan masih terdapat sejumlah warga yang tidak hadir. “Kemarin beberapa ada yang belum hadir, ini jadi evaluasi kami untuk percepatan kita undang kembali,” katanya.

Kehadiran warga pemilik lahan dalam forum konsultasi sangat diperlukan karena warga akan menandatangani pernyataan di acara kehadiran. Ia memastikan warga Kalurahan Banyuraden yang belum hadir pada konsultasi publik akan diundang kembali sekitar pertengahan Maret 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News