Pimpinan Panti Asuhan di Kulonprogo Dihukum 17 Tahun Penjara karena Memperkosa Anak Asuh
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemimpin Panti Asuhan di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo yang menjadi terdakwa pencabulan terhadap anak asuhnya akhirnya divonis 17 tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsider enam bulan pidana kurangan.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Wates, Setyorini Wulandari mengatakan bahwa pada tanggal 3 April 2023, Pengadilan Negeri (PN) Wates telah memberikan vonis kepada terdakwa.
Advertisement
“Perkara pencabulan yang tercatat dalam perkara nomor 13/Pid.Sus/2023 PN Wat itu kemarin pada Senin 5 April 2023 sudah selesai diputuskan oleh majelis hakim,” kata Wulandari ditemui di PN Wates pada Rabu (5/4/2023).
Putusan atas perkara tersebut dibacakan oleh ketua Majelis Hakim, Muhammad Syafrudin Prawiranegara., SH., MH dengan anggota I Nur Jenita., SH., MH dan anggota II Evi Insiyati., SH., MH.
Pertama kali, pendaftaran pelimpahan perkara dari kejaksaan dilakukan pada Rabu 18 Januari 2023. Sidang pertama dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023, lalu berlanjut pada Februari, Maret, dan terakhir putusan pada Senin 3 April 2023. Total terdapat sebelas kali sidang yang dijalani MT.
Wulandari menambahkan bahwa dakwaan terhadap MT berbentuk kumulatif. Dakwaan pertama adalah terdakwa diancam dengan Pasal 82 Ayat 1 dan 2 Tentang Undang-undang Perlindungan Anak Juncto Pasal 76 E Undang-undang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
“Dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Perlindungan Anak. Terkait dengan tuntutan [jaksa] penuntut umum, waktu itu MT terbukti sesuai [melanggar] kedua dakwaan tersebut,” katanya.
Karena itu, MT lalu dituntut pidana penjara 20 tahun dengan denda Rp50 juta subsider tiga bulan dikurangi masa tahanan. Wulandari menegaskan bahwa MT terbukti melakukan ancaman kekerasan untuk membujuk anak asuhnya melakukan tindakan cabul terus menerus.
“Perbuatan itu dilakukan beberapa kali dan MT sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan [diperkosa] dengannya sebagai seorang pendidik,” ucapnya.
Lebih jauh Wulandari menjelaskan bahwa baik MT maupun jaksa penuntut umum masing-masing mengajukan saksi. Dari jaksa penuntut umum menghadirkan dua belas saksi dan satu ahli, sedangkan MT menghadirkan lima belas saksi untuk meringankan hukuman dan satu ahli.
BACA JUGA: Rincian Fasilitas Stadion Mandala Krida yang Dinyatakan Tak Layak
Hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa adalah tindakan MT dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan korban ke depannya utamanya mental. Wulandari mengatakan seharusnya sebagai pendidik, MT tidak melakukan tindakan tersebut. MT juga pernah terjerat kasus hukum sebelumnya, kata Wulandari.
“Hal yang meringankan MT adalah dia sudah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga mengajarkan ilmu agama dan dia juga sudah memberikan tempat tinggal dan penghidupan bagi para anak asuhnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Penasihat Hukum Terdakwa, Tamyus Rochman mengatakan bahwa Muhammad Tulus dan keluarganya akan mengajukan banding.
“Hal yang menjadi pertimbangan banding tersebut adalah ada fakta-fakta hukum dalam persidangan yang dikesampingkan hakim. Selengkapnya, ini baru diambil putusannya, akan kami pelajari dulu pertimbangan hakim selengkapnya seperti apa, Salinan Putusan lengkapnya baru saya ambil,” kata Rochman dihubungi pada Rabu (5/4/2023).
Paska vonis yang dijatuhkan kepada MT oleh majelis hakim, Rochman mengatakan bahwa MT dalam kondisi sehat dan berserah diri kepada Tuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Pemadaman Jumat 22 November 2024: Giliran Depok dan Pasar Godean
- Jadwal Terbaru KA Bandara YIA Xpress Jumat 22 November 2024
- Jadwal SIM Keliling Bantul di Akhir Pekan Bulan November 2024
- Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Jumat 22 November 2024
- PakNas Desak Penyusunan Kebijakan Pertembakauan Melibatkan Konsumen
Advertisement
Advertisement