28 UMKM Kuliner Jogja Ikuti Kurasi, Bidik Pasar Ritel dan Hotel
Sebanyak 28 UMKM kuliner binaan Pemkot Jogja mengikuti kurasi produk untuk meningkatkan kualitas dan membuka akses pasar lebih luas.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X/Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Pusat resmi mengeluarkan keputusan perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Meski demikian di wilayah DIY, fasilitas kesehatan masih terus melayani pasien Covid-19.
Hal ini diutarakan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X Juma (23/4/2023). Sultan menyebut untuk DIY sendiri masih terdapat beberapa kasus Covid-19.
“Tapi kan yang di RS masih kami [tanggung], bukan berarti dinyatakan endemi tidak ada yang kena [Covid-19],” katanya saat ditemui di kompleks Kepatihan, Jumat (23/6/2023).
BACA JUGA: BPBD Sleman Siapkan 5.000 Liter Air untuk Hadapi Kekeringan Tahun Ini
Menurut Sultan, sejumlah fasilitas kesehatan di DIY pun masih membuka pelayanan bagi pasien Covid-19. Hingga saat ini pelayanan kesehatan terhadap pasien Covid-19 pun masih ditanggung pemerintah.
“Kami fasilitas kesehatan tetap siaga untuk itu. Satgasnya mungkin yang sudah selesai, tetapi Pemda DIY tetap memfasilitasi,” katanya.
Meskipun Pemerintah Pusat telah menetapkan status endemi, namun Sri Sultan HB X masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Menurut Sultan, setelah beralih menjadi endemi dapat dimungkinkan pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan pasien Covid-19 selama masa endemi dapat ditanggung BPJS Kesehatan, sedangkan bagi mereka yang belum ditanggung BPJS Kesehatan dapat membayar dengan biaya pribadi.
“Ya sudah endemi, tapi kan masih ada [pasien Covid-19] yang di RS. Pengobatan tetap dilakukan oleh BPJS mungkin, kalau memang disetujui pemerintah, kalau enggak ya dibayari dewe-dewe [sendiri-sendiri],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 28 UMKM kuliner binaan Pemkot Jogja mengikuti kurasi produk untuk meningkatkan kualitas dan membuka akses pasar lebih luas.
BMKG mencatat 11.869 titik panas di Kaltim pada 1-21 Agustus 2026 dan meminta penguatan mitigasi karhutla menjelang puncak panas.
DPRD Sleman menyoroti pencairan dana JPS yang dinilai perlu dipercepat. Dinsos Sleman mulai menyederhanakan tahapan permohonan bantuan
Iran mengubah doktrin militer dari defensif menjadi ofensif setelah konflik dengan AS dan Israel, dengan respons serangan berskala besar.
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara
KSAL Muhammad Ali menyebut karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, tidak separah kabar yang beredar di media sosial.