Cegah Konflik, Badan Kesbangpol Sleman Gelar Seminar dan Deklarasi Forum Ormas/LSM

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman menggelar seminar Forum Ormas dan LSM, Rabu (21/3/2023) di salah satu hotel di Sleman. Kegiatan itu digelar untuk memberikan pemahaman kepada ormas dan LSM di Sleman agar tetap menjaga situasi kondusif.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman Drs. H. Hery Sutopo, MM, M.Sc mengatakan kondisi yang terjadi di wilayah DIY seringkali mewarnai Indonesia. Banyak peristiwa yang terjadi di wilayah DIY, seperti di Sleman dapat dengan cepat menyebar ke luar daerah dan menjadi isu nasional. Oleh karena itulah Badan Kesbangpol Sleman merasa perlu untuk menggelar seminar dengan melibatkan ormas dan LSM. Karena potensi gesekan antara ormas tersebut bisa saja terjadi.

“Kondisi Jogja sangat mewarnai Indonesia, apa yang terjadi di Sleman sangat cepat terinfo keluar Jogja bahkan termasuk respons Bapak Gubernur DIY sekaligus Raja Ngayogyakarta Hadiningrat atas kejadian benturan antar ormas dan masyarakat baru-baru ini,” katanya dalam kegiatan seminar tersebut.

Ia menambahkan sesuai dengan arahan dari Gubernur DIY bahwa semua pihak harus bersinergi untuk menjaga situasi kondusif wilayah DIY. Sejalan dengan itu dalam pertemuan seminar ini juga digelar deklarasi oleh Forum Ormas dan LSM. Bahwa Ormas dan LSM berkomitmen dan mendukung untuk mewujudkan kondusivitas antarormas dan LSM di wilayah Sleman.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur DIY untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di wilayah DIY termasuk ormas ditindaklanjuti dengan pertemuan hari ini. Termasuk membuat pernyataan sikap atau deklarasi ormas kabupaten Sleman dalam menjaga situasi kondusif wilayah DIY termasuk Sleman,” katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Sleman Ani Martanti sepakat semua pihak harus bersinergi untuk menjaga situasi Sleman agar tetap kondusif. Ia mengatakan sejumlah hal yang seringkali menjadi pemicu suatu konflik adalah perbedaan antarindividu/kelompok, perbedaan kebudayaan, perbedaan nilai-nilai atau kepentingan, kesenjangan sosial, tindak kekerasan. Oleh karena itu hal-hal yang menjadi pemicu harus dihindari dan diantisipasi bersama.

“Mengatasi konflik tidak harus selalu dengan masuk penjara. Masalah konflik jangan dibebankan hanya pada pemerintah atau kepolisian tetapi setiap keluarga dan anggota masyarakat harus merasa bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia merinci di ranah legislatif memiliki peran penting dalam memperkuat regulasi untuk mencegah adanya konflik. Regulasi bisa bermacam, salah satu Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD.

“Kemudian di ranah pemerintah perlu adanya kesigapan, ketegasan dan berani. Selain itu pentingnya memfasilitasi masyarakat. Tidak kalah pentingnya peran keluarga ini juga sangat penting dalam mencegah konflik,” katanya.

Ipda Arum Sari Kasubnit 2/Ekonomi Satintelkam Polresta Sleman menjelaskan pencegahan konflik perlu sinergi berbagai pihak baik masyarakat, tak terkecuali peran ormas dan LSM. Berdasarkan UU No.17/2013 tentang organisasi kemasyarakat, bahwa ormas memiliki sejumlah tujuan tertentu. Di antaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial dan gotong royong hingga menjaga, memelihat dan memperkuat persatuan dan kesatuan.

Ia memastikan di Sleman belum pernah terjadi konflik antarormas maupun LSM. Akan tetapi yang terjadi biasanya kejadian antarindividu yang merupakan anggota ormas kemudian berkembang melibatkan ormas.

“Antisipasi yang dilakukan oleh Polri adalah mengedepankan Polisi RW dan Bhabinkamtibmas untuk dapat mengantisipasi, mencegah, menemukan dan memecahkan masalah yang ada di wilayah tugasnya masing-masing,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.