Redam Potensi Konflik, Istana Minta Masyarakat Berperan lewat Jaga Warga

KULONPROGO—Pembangunan di Kulonprogo yang kian masif dinilai bisa memicu timbulnya potensi gesekan atau letupan kecil.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kulonprogo, Istana saat Jagongan Jaga Warga yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY di Yayasan Dharmais Kulonprogo, Senin (24/7).

“Kulonprogo ini menjadi wilayah paling Barat yang berbatasan dengan Purworejo [Jawa Tengah]. Kulonprogo juga dipaksa tumbuh juga karena ada Yogyakarta International Airport. Dampaknya secara sosial pasti ada dan merembet ke Kulonprogo,” kata Istana. 

Oleh sebab itu, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kulonprogo itu, perlu adanya upaya untuk meredam potensi tersebut. Selain dari aspek pemerintah, peran serta masyarakat juga tak kalah pentingnya.

Atas dasar itulah Satpol PP DIY kembali menggelar Jagongan Jaga Warga. Untuk kali ini, kegiatan tersebut digelar dengan mengambil Membangun Keterlibatan Masyarakat dalam Menjaga Harmoni.

Kegiatan tersebut berkisar pada upaya meningkatkan komunikasi Jaga Warga dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Sekretaris Satpol PP DIY, Arief Rachman Hakim, mengatakan sesuai dengan namanya, yakni jagongan, kegiatan tersebut memang menjadi medium silaturahmi bagi masyarakat. Dengan adanya silaturahmi yang terjalin erat maka akan terbentuk komunikasi yang jelas dan terarah.

“Kelompok jaga warga ini merupakan aset strategis. Kelompok itu juga hanya ada di DIY. Beda dengan linmas yang ada di mana-mana,” kata Arief saat ditemui Harian Jogja di Yayasan Dharmais, Senin. 

BACA JUGA: Satpol PP DIY Mendorong Penguatan Jaga Warga, Koeswanto Mendukung Penuh

Kelompok jaga warga, kata Arief, beranggotakan tokoh pemuda, masyarakat, agama, dan perempuan. Keterwakilan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungan masyarakat DIY pada umumnya, terutama Kulonprogo.

“Tugas kelompok Jaga Warga adalah membantu menyelesaikan masalah konflik sosial  di wilayah masing-masing. Dengan begitu petugas Jaga Warga dapat ikut mendeteksi atau pencegahan dini. Jangan sampai meledak sampai ke ranah hukum. Cukup dengan mediasi [di tingkat dusun],” katanya.

Rompi dan HT

Kelompok Jaga Warga, kata Arief, juga menjadi agen Satpol PP dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Menurut Arief, status kelompok jaga warga setara dengan Satpol PP karena relasi yang terjalin bersifat kemitraan. Dengan relasi kemitraan tersebut maka diharapkan tidak terdapat gap yang besar antara kelompok jaga warga dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Adapun wujud nyata dari upaya membangun komunikasi erat itu, salah satunya adalah pembagian handy talkie (HT).

Pembagian HT menyasar 12 kapanewon yang ada di Kulonprogo, di mana setiap kapanewon mendapat 100 unit HT. Hal itu berarti total ada 1.200 unit HT yang dibagikan di Kulonprogo. “Jumlah tersebut sama seperti pembagian rompi Jaga Warga,” kata Arief.

Menurut Arief, rompi menjadi atribut penting karena dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 28/2021 dikatakan bahwa jaga warga punya identitas yang dapat diketahui melalui penggunaan rompi.

“Kami lebih memilih HT bukan ponsel. Ponsel butuh pulsa dan ketika terjadi bencana alam seperti gempa, melihat pengalaman dahulu, ponsel tidak begitu berfungsi karena listriknya mati,” ucapnya.

Arief juga mengatakan bahwa Jaga Warga dapat membantu koordinasi dengan pranata sosial guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itulah komunikasi erat perlu terus dijalin meskipun masih ada anggota jaga warga yang belum mendapat HT dan rompi.

Pada tahun ini, imbuh Arief, Pemda DIY juga menggulirkan program Omah Jaga Warga melalui Dana Keistimewaan (Danais) untuk 41 kalurahan di DIY dengan masing-masing mendapat Rp50 juta.

“Danais tersebut diberikan untuk mendukung kegiatan kelompok jaga warga seperti biaya operasional rapat dan bukan sebagai gaji,” ucap Arief.

Program tersebut menjadi pilot project. Ke depan, Arief mengaku Pemda DIY akan memberikan evaluasi terhadapat program tersebut.

Sementara Kabid Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan DIY, Nur Ikhwan Rahmanto mengatakan hingga kini, Kulonprogo masih tercatat sebagai kabupaten miskin di DIY.

Bahkan ada empat kapanewon di Bumi Binangun yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. “Kemiskinan ini sering menjadi pemicu konflik sosial. Ini menjadi persoalan. Karena itu saya sendiri selalu menyampaikan kepada Dinas Sosial soal penanganan kemiskinan dengan disertai upaya edukasi,” kata dia.

Kegiatan ini didanai Dana Keistimewaan DIY

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.