Regrouping SD Jogja Belum Dilakukan, Pemkot Kejar Peningkatan Siswa
Regrouping SD Jogja belum menjadi pilihan. Pemkot Jogja fokus meningkatkan kualitas sekolah negeri untuk menarik lebih banyak siswa baru.
Ilustrasi antrean puluhan truk pengangkut sampah di TPA Piyungan, Bantul./Harian Jogja-Gigih M. Hanafi
Harianjogja.com, JOGJA—Program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat mengolah sampah menjadi energi baru.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono menyampaikan, “Teknologi yang diterapkan itu nanti sudah bisa memisah mana plastik, kertas, dan organik.
Nanti keluar produknya tidak ada waste [sampah], residu. Ini sudah terpilah yang dapat menjadi bahan industri, plastik yang bisa didaur ulang dan tidak,” katanya, Rabu (2/8/2023).
BACA JUGA: Bagaimana Nasib Kerja Sama Badan Usaha soal Pengelolaan TPA Piyungan? Begini Penjelasan Sultan
Kemudian menurut Beny untuk sampah organik akan digunakan incinerator atau dengan memusnahkan sampah dengan pembakaran suhu tinggi dan terpadu. “Turunannya bisa menjadi listrik, kompos. Ini teknologi yang kami harapkan,” imbuhnya.
Beny mengakui, anggaran telah disiapkan Pemda DIY untuk mengolah sampah dengan teknologi tersebut. “Cadangan terakhir yang disiapkan Pemda DIY, kami ajukan [anggaran] ke DPRD Rp100 miliar pada 2024,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Regrouping SD Jogja belum menjadi pilihan. Pemkot Jogja fokus meningkatkan kualitas sekolah negeri untuk menarik lebih banyak siswa baru.
Embarkasi haji YIA Kulonprogo sukses menyelesaikan operasional perdana, Kemenhaj DIY siap tampung kuota tambahan jemaah.
Jerman dan Belanda tersingkir dari Piala Dunia 2026 lewat adu penalti, menegaskan bahwa dominasi bola tak menjamin kemenangan.
Pelepasan ini menandai dimulainya Program Beasiswa Internal Jenjang Magister Luar Negeri Batch IV Tahun 2026.
Jisoo BLACKPINK dinobatkan sebagai wajah tercantik K-pop versi THE TOP100 sekaligus memperkuat pengaruh globalnya.
Disnakertrans Bantul mencatat 142 pekerja terkena PHK sepanjang 2026 akibat kontrak, efisiensi, hingga pengunduran diri.