Pers Harus Memitigasi Potensi Konflik Pemilu 2024

JOGJA—Pers memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dewan Pers berharap media massa dapat memitigasi potensi konflik horisontal dalam rangkaian Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyatakan belajar dari Pemilu 2014 dan 2019 pers masih memiliki kekhawatiran adanya konflik pemberitaan bakal terjadi lagi pada Pemilu 2024 mendatang. Bahkan ia memperkirakan pola seperti Pemilu 2014 dan 2019 masih akan terjadi dengan intensitas lebih tinggi.

Oleh karena itu ia mendorong insan persa bukan sekadar menjalankan tupoksi mencari informasi lalu menyampaikan ke publik, tetapi harus memikirkan dampak berita yang diterbitkan.

BACA JUGA : AMSI dan Polda DIY Kampanyekan Pemilu Damai dengan Jurnalisme Berkualitas

“Diharapkan tak sekadar memenuhi kebutuhan informasi publik tetapi diupayakan bisa memitigasi dampak pemberitaan agar tidak menimbulkan kekacauan. Dampaknya berkepanjangan bahkan mengakibatkan keterbelahan,” katanya dalam Workshop Peliputan Pemilu 2024 yang digelar Dewan Pers di Kota Jogja, Selasa (22/8).

Ninik mendorong jurnalis dalam konteks pemilu bukan sekadar memenuhi kebutuhan info masyarakat tetapi juga harus memikirkan dampak pemberitaan yag memungkinkan polarisasi dan mendiskriminasi kelompok tertentu. Oleh karena itu workshop melibatkan wartawan sebagai peliput lapangan sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam upaya pencegahan konflik Pemilu 2024. “Kita masih ingat Pemilu 2014 ada cebong dan kampret kelompok kiri, kanan, tengah itu enggak bisa hilang sampai saat ini,” katanya.

Di sisi lain, masyarakat yang bergantung pada peran pers dalam mendapatkan informasi terkait Pemilu namun belum sepenuhnya tercukup. Ninik mencontohkan saat ini masih sangat sedikit pemberitaan terkait dengan calon anggota legislatif dan sepak terjangnya. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki tambahan referensi terhadap wakil rakyat yang akan dipilih.

“Karena pemberitaan pasti kalah dengan Capres Cawapres dengan segala elektabilitasnya, Caleg justru sedikit porsinya,” katanya.

Pemilu Bersih

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan sepakat pers memiliki peran penting dalam upaya melahirkan pemilu bersih dan damai. Selama ini kerja sama KPU DIY dengan media massa sudah berjalan dengan baik terutama dalam memberikan suplai informasi terkait tahapan pemilu. Informasi yang disampaikan diharapkan bisa memberikan banyak gambaran bagi masyarakat terkait Pemilu 2024.

“Pemberitaan yang berimbang di antara kontestan juga sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Tetapi kami yakin, media massa bisa menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan semua sepakat untuk menjaga agar Pemilu bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati, menambahkan Bawaslu memiliki tugas tiga hal yaitu pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Sama seperti pers, Bawaslu harus netral dan tetap menjadi penengah yang independendalam setiap potensi adanya sengketa.

BACA JUGA : Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Kelanjutan Regulasi Publisher Rights di Indonesia

“Maka tentu kita semua berharap bahwa pers juga menjalankan perannya memberikan informasi yang utuh dan tidak mengiring opini ke calon tertentu. Kami tentu akan menindaklanjuti juga ketika ada laporan masyarakat misalnya ada pemberitaaan yang kurang netral misalnya, seperti 2019 silam kami pernah menerima laporan itu,” ujarnya.

Dalam workshop tersebut peserta juga diberikan materi tentang jurnalisme data yang memudahkan wartawan dalam mengolah dan menyajikan data terkait secara akurat netral dan tidak memihak.  Wokrshop tersebut diikuti sebagian besar perwakilan media massa baik cetak maupun online dan elektronik yang ada di DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News