AMSI dan Polda DIY Kampanyekan Pemilu Damai dengan Jurnalisme Berkualitas

Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DIY mengadakan forum diskusi dengan tajuk Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Komitmen Mendorong Pemilu Damai pada Senin (21/8/2023). AMSI DIY menggelar kegiatan itu bersama Polda DIY agar terciptanya pemilu damai dengan jurnalisme berkualitas.

Ketua AMSI DIY Anton Wahyu Prihartono menyebut media memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu damai pada 2024 mendatang. “Media sebagai pilar demokrasi keempat memiliki peran penting agar pemilu mendatang berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin berkualitas,” katanya, Senin siang.

BACA JUGA : AMSI DIY dan Polda DIY Gelar Lomba Merdeka Tik Tok Challenge 2023

Anton yang juga Pemimpin Redaksi Harian Jogja ini menjelaskan salah satu peran penting media dalam pemilu adalah menangkal berita palsu atau hoaks. “Hoaks diprediksi oleh Kementerian Komunikasi akan meningkat pesat menjelang pemilu, hoaks ini akan mengganggu pemilu. Sehingga perlu ditangkap oleh media agar tidak mengganggu,” ujarnya.

Kasubdit V Ditintelkam Polda DIY AKBP Mochammad Nawawi mengapresiasi AMSI DIY yang menginisiasi pemilu damai dengan jurnalisme berkualitas. "Saya mengharapkan ini jadi momen meningkatkan sinergitas dan manfaat bagi publik ditengah tahapan pemilu yang saat ini berlangsung," katanya.

Nawawi menyebutkan penyelenggaraan pemilu damai jadi tanggung jawab bersama bukan hanya aparat keamanan. “Peran media sangat penting untuk mewujudkan ini sehingga momen ini harus terus dilanjutkan dengan lebih bersinergi,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu terdapat dua narasumber yaitu Dosen Ilmu Kmunikasi UII, Masduki dan Koordinator AMSI wilayah Jateng, Jatim, DIY, Bali dan NTB, Suwarmin. Masduki menjelaskan produsen utama hoaks bukan media, tapi media harus meluruskan kabar palsu tersebut.

“Peran media masih sangat penting di dalam demokrasi, selain melawan hoaks juga melayani kebutuhan informasi masyarakat. Peran besar media ini perlu didukung salah satunya saya sepakat untuk Peraturan Pemerintah soal publisher rights segera disahkan agar media ini bisa mendapat revenue untuk menopang kerja-kerja jurnalistiknya tetap sehat,” paparnya.

BACA JUGA : Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Kelanjutan Regulasi Publisher Rights di Indonesia

Suwarmin memaparkan platform digital masih menjadi rujukan paling banyak dari masyarakat. Namun, belum ada komitmen serius untuk menindaklanjuti akun maupun platform digital yang menebar konten tentang ujaran kebencian maupun hoaks. "Media digital masih menjadi rujukan paling banyak. Tetapi belum ada sistem yang membatasi kalimat-kalimat negatif itu secara otomatis dapat ditakedown," terang dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News