Advertisement
Penguatan Legalitas, Pemkab Bantul Dampingi UMKM Mengurus NIB
UMKM - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL–Pemkab Bantul terus menguatkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), salah satunya dari sisi legalitas.
Penguatan ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul dengan mendampingi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Advertisement
Kepala DPMPTSP Bantul, Annihayah, menjelaskan berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, pada 2022 dari 86.640 UMKM yang ada di Bantul, baru 1.600 UMKM yang sudah memiliki NIB.
"Itu menjadi keperihatinan kami. Oleh karena itu diperlukan gerak cepat untuk dapat mengurangi kesenjangan antara yang sudah memiliki NIB dan yang belum," ujarnya saat dikonformasi beberapa waktu lalu.
Berdasarkan kondisi itu, pihaknya membuat inovasi Gampil, yang merupakan akronim dari Gerakan Melayani Perizinan Langsung. Dengan inovasi ini, DPMPTSP Bantul terjun mendampingi UMKM untuk mendapatkan NIB. "Saat ini sudah terbit 27.000 NIB baru. Itu sejak tahun kemarin," kata dia.
BACA JUGA: Pematian Aliran Air Selokan Mataram Dijadwalkan Hari Ini, Bupati Sleman Minta Ditunda
NIB menjadi salah satu unsur dalam legalitas UMKM. Legalitas merupakan poin yang diperjuangkan Pemkab Bantul untuk penguatan UMKM, di samping permodalan dan pemasaran yang selama ini kerap menjadi kendala bagi UMKM di Bantul.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul, Agus Sulistiyana, mengatakan dalam mengurus legalitas, biasanya yang menjadi masalah adalah soal waktu penerbitan. Ia mencontohkan dalam mendapatkan sertifikasi halal.
"Untuk produk yang bukan dari hewan sembelehan, misal kripik, itu satu bulan jadi. Tapi kalau untuk yang reguler itu memang butuh waktu. Dan lembaganya, yang menangani nanti Kementerian Agama, tapi sampai saat ini masih ditangani MUI [Majelis Ulama Indonesia], yang memiliki keterbatasan personel," ungkapnya.
Meski demikian ia tetap mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikat tersebut sebagai salah satu unsur legalitas. "Kami tetap mendorong, terkait kualitas, kontinuitas dan legalitas salah satunya sertifikasi itu," kata dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
1 Orang Tewas dalam Kecelakaan Truk di Jalan Jogja-Wonosari, Berawal dari Mati Mesin Kemudian Didorong hingga Rem Blong
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Penting Untuk Percepatan Swasembada Pangan
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat 9 Mei 2025
Rasa Aman Mahasiswa Rantau di Jogja Berkat BPJS Kesehatan
Kerja Sama Dengan Saemaul Undong Kembangkan Agroeduwisata Di Nanggulan
Advertisement
Sekolah di Jogja Dibidik Dukungan Internet Gratis hingga Beasiswa Pendidikan
Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul, Jumat 9 Mei 2025
Lansia di Jogja Merasa Terbantu Lewat Layanan BPJS Kesehatan
Jalur dan Tarif Trans Jogja
Realisasi PBB Kota Jogja Baru 8 Persen, Pemkot Jogja Luncurkan Mobil SI JAK
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Bantul, Jumat 9 Mei 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Polri Klaim Selesaikan 3.326 Kasus Premanisme dalam Operasi Serentak
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Soal Kelanjutan Rencana Pengembangan Wisata Malam Parangtritis, Begini Kata Dispar DIY
- Jalan Tegalsari-Klepu Kokap Penghubung YIA-Borobudur Hanya Diperbaiki 4 Kilometer, Ini Alasannya
- Pendaftar Sekolah Rakyat Sonosewu dan Purwomartani Tembus 700 Orang, Dinsos Gelar Verifikasi Lapangan
- Cak Imin Resmikan SPPG BUMDes Tridadi Sleman
- Warga Kasihan Jadi Korban Penipuan Modus Balik Nama Sertifikat
Advertisement
Advertisement
