Warga Huntap Merapi Kini Pegang SHM, Sultan Ingatkan Jangan Dijual
Warga huntap Merapi di Kepuharjo dan Umbulharjo menerima SHM. Sultan HB X meminta sertifikat dijaga dan tidak mudah dilepas.
Ni Made Dwipanti Indrayanti./Harian Jogja-Triyo Handoko
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo menggelar focus group discussion (FGD) Pengendalian Inflasi di Kulonprogo dan Kerjasama Antardaerah untuk Pengendalian Inflasi.
Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan bahwa pergerakan inflasi yang signifikan disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait dengan harga (administrated prices) dan lonjakan harga komoditas pangan (volatile foods).
“Mau tidak mau kita bicara volatile foods. Ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi inflasi. Faktor yang menguatkan itu volatile foods selain administrated prices. Volatile foods ini banyak di dukung oleh aktivitas pertanian yang didukung oleh perdagangan,” kata Made dalam rilis, Rabu.
Made juga menyinggung tingginya harga beberapa bahan pokok (bapok) yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi. Panjangnya rantai distribusi tersebut membuat pendapatan petani tidak sebesar dari harga yang beredar di pasaran.
“Aspek kelembagaan petani, belum memiliki posisi nilai tawar yang kuat serta panjangnya rantai distribusi produk pertanian ini membuat harga komoditas cenderung tidak stabil. Karena memang tidak memiliki kekuatan untuk mengatur,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Made regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kestabilan harga komoditas yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. “Regulasi ini penting, sejauh mana kemudian penguatan terhadap kebijakan-kebijakan sektor pertanian, bagaimana kemudian produk-produk pertanian kami jaga. Sejauh mana kami bisa memanfaatkan produk kami, sejauh mana kami juga bisa bekerja sama antardaerah, saya kira itu jadi bagian penting,” ucapnya.
BACA JUGA: Tekan Harga Kebutuhan Pokok, Gerakan Pangan Murah Kembali Digelar di Kotagede
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kulonprogo, Adnan Widodo mengatakan bahwa FGD tersebut menjadi langkah awal untuk penjajagan kerja sama antardaerah dalam rangka pengendalian inflasi.
“Tujuan yang pertama adalah Menyegarkan kembali pemahaman tentang Inflasi bagi TPID, serta upaya pegendalian inflasi di pemerintah kabupaten Kulon Progo yang telah dan akan dilakukan, kemudian Penjajagan kerja sama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” kata Adnan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Warga huntap Merapi di Kepuharjo dan Umbulharjo menerima SHM. Sultan HB X meminta sertifikat dijaga dan tidak mudah dilepas.
erum BULOG memberikan dukungan modal usaha kepada 30 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta melalui program BULOG Peduli RPK Mandir
Pratikno menyebut Wantimpres berisi tokoh nasional beragam latar belakang yang siap memberi saran dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo.
Mitchell Baker sudah mencetak 9 gol dalam 7 laga Timnas Indonesia, melewati 7 gol Ole Romeny yang dikoleksi dari 13 penampilan.
Cek mobil listrik di bawah Rp200 juta dan jarak tempuhnya. Ada Aira ev, BYD Atto 1, dan Seres E1 hingga 301 km.
Pemkot Jogja mendorong Gerakan Masyarakat Mencintai Pasar (Gemati) untuk menghidupkan kembali aktivitas pasar rakyat sekaligus memperluas transaksi digital