Kelaparan dan Tunggak Bayar Kos, Mahasiswa Papua Kuliah di Jogja Keluhkan Beasiswa Tak Cair

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 28 mahasiswa baru asal Raja Ampat, Papua Barat mengalami kelaparan dan penunggakan pembayaran kos karena beasiswa yang dijanjikan Pemda tak kunjung cair dibayarkan, Senin (11/12/2023).

Seluruh 28 mahasiswa yang menunggu pencairan beasiswa yang dijanjikan Pemda Raja Ampat itu berkuliah di satu kampus swasta yang sama di Jogja. Mahasiswa asal Papua ini kebanyakan dari keluarga dengan ekonomi bawah dimana kebanyakan orang tuanya berprofesi sebagai nelayan kecil di Raja Ampat.

Kondisi tak menentunya pencairan beasiswa ini mengganggu kuliah para mahasiswa asal Papua itu. Seorang mahasiswa yang minta disebut inisialnya M mengaku sering menahan lapar saat belajar di kampusnya.

“Sangat tidak nyaman sekali, kami seiring menahan lapar untuk tetap melanjutkan kuliah di Jogja. Kami dijanjikan akan dibayarkan beasiswa itu cair pada Desember ini, tapi ternyata pencairannya tahun depan. Masak kami diminta makan tahun depan, ini sangat memprihatinkan,” jelasnya, Senin siang.

BACA JUGA: Kemenkominfo Ajak Pemuda Papua jadi Pemrakrsa untuk Jaga Demokrasi dengan Tingkatkan Kemampuan Cegah Hoaks di Ruang Digital

Masalah ketidakjelasan pembayaran beasiswa ini dilaporkan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) ke Ombudsman RI Perwakilan (ORI) DIY. “Kami laporkan masalah ini karena ada dugaan pelanggaran layanan publik yang dilakukan Dinas Pendidikan Raja Ampat dari program beasiswa yang diterima 28 mahasiswa ini,” kata Sekretaris Jenderal IPMAPA DIY Irto Mamoribo.

Irto menjelaskan program beasiswa ini tak jelas dimana janji utamanya adalah membiayai kuliah para mahasiswa Raja Ampat sampai wisuda. Anehnya, syarat mendapat beasiswa ini para penerimanya harus membayar Rp5 juta terlebih dahulu.

“Beasiswa ini janggal, mereka diminta bayar Rp5 juta entah untuk apa. Tapi dijanjikan biaya pendidikan dan biaya hidup ditanggung pemerintah, tapi tidak jelas sumber pendanaanya seperti apa,” terang Irto.

Program beasiswa ini bahkan dinamai dengan tiga nama berbeda. “Awalnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar, lalu beasiswa Wakil Bupati Raja Ampat, kemudian beasiswa program kontrak kerja sama Pemda dan kampus swasta tempat mereka berkuliah,” ungkapnya.

Padahal program beasiswa Kartu Indonesia Pintar dapat diakses langsung oleh mahasiswa tanpa perlu peran Pemda, sedangkan program kontrak kerja sama sendiri belum ada perjanjiannya antara kampus swasta tersebut dengan Pemda Raja Ampat. “Tuntutan kami agar Pemda Raja Ampat segera mengatasi masalah ini dan tidak membiarkan mahasiswa terkatung-katung di Jogja karena semuanya dari kalangan ekonomi bawah, orang tua di Papua juga terbatas untuk membiayainya,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.