Bawaslu Sebut Ada 3 Titik Super Rawan saat Kampanye Terbuka di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Bawaslu Bantul telah memetakan terkait kawasan rawan pada saat digelarnya kampanye terbuka, pertengahan Januari mendatang. Hasilnya, sejauh ini ada tiga titik super rawan di Bantul. Disebut super rawan sebab memiliki sejarah panjang adanya gesekan antarpendukung kontestan pemilu.

"Ada tiga titik yang masuk kategori super rawan. Ini didasarkan kepada dokumen lalu, serta koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, yakni TNI dan Kepolisian," kata Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bantul Muhammad Rifqi Nugroho, Rabu (27/12/2023).

Hanya saja, Rifqi masih enggan menyebutkan di mana lokasi tiga titik tersebut. Kendati demikian, diakui Rifqi jika ketiga titik itu adalah daerah yang berbatasan dengan Kota Jogja dan daerah urban. "Ada juga yang memang enggak masuk derah yang berbatasan dengan Kota Jogja," imbuh Rifqi.

Menurut Rifqi salah satu alasan pihaknya menetapkan tiga titik itu menjadi daerah super rawan adalah didasarkan kepada sejarah. Di mana, di tiga titik ini sebelumnya kerap terjadi gesekan antarpendukung peserta Pemilu. Untuk itu, Bawaslu bersama pihak terkait berupaya secara maksimal untuk mengendalikan tiga titik itu menjadi daerah tidak rawan. "Insyaallah saat ini handlingnya masih dalam posisi kita bisa kendalikan. Doakan Bawaslu bisa kerja maksimal mencegah dan mengendalikan semua," harap Rifqi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho mengungkapkan selain kerawanan gesekan antarpendukung, ada beberapa potensi kerawanan selama Pemilu 2024 lainnya yakni politik uang (money politic), netralitas aparatur sipil negara (ASN), politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Menurutnya, Bawaslu Bantul terus berupaya membangun dialog dengan peserta Pemilu serta meningkatkan peran pengawasan partisipatif untuk mengawal jalannya Pemilu tahun 2024. Dialog tersebut dibangun untuk menjalin komunikasi yang baik antarpeserta Pemilu. Dalam dialog yang tercipta, Didik berupaya mengajak pimpinan Parpol mengedepankan konsep dialogis apabila terjadi konflik dalam tahapan Pemilu.\\

BACA JUGA: Pemilu 2024 di DIY, Sleman Paling Rawan, Gunungkidul Paling Aman

Selain itu, Bawaslu Bantul juga mendorong upaya pengawasan partisipatif untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Bantul telah bekerja sama dengan Pemkab Bantul untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Selain itu melakukan pengawasan Pemilu di tingkat kapanewon dan kalurahan telah dibentuk 51 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, dan ada 75 Panwaslu Kalurahan/Desa.

"Ada pula 17 Desa Anti Politik Uang (APU) yang dibentuk untuk memperkuat gerakan masyarakat antipolitik uang di sejumlah desa. Kami berkolaborasi untuk mendorong pengawasan partisipatif. Kita mendorong beberapa instansi yang kita ajak kolaborasi untuk menjadi pengawas sukarela,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.