Soroti Kasus Mafia Tanah ATR BPN, Pakar Ingatkan Pengawasan Diskresi
Kasus korupsi pengurusan HGB menyoroti dugaan mafia tanah ATR BPN dan pentingnya pengawasan diskresi dalam pelayanan pertanahan.
Snack pelantikan KPPS Sleman. /Instagram.
Harianjogja.com, JOGJA—Kejati DIY telah melakukan penelurusan terkait informasi viral pengadaan snack saat pelantikan KPPS Sleman. Kejaksaan memastikan informasi tersebut benar adanya, namun belum menemukan adanya indikasi yang mengarah ke penyimpangan.
Kasi Penkum Kejati DIY Herwatan menjelaskan dari hasil penelusuran tim ke lapangan, hasilnya bahwa memang benar adanya terkait snack pelantikan KPPS yang hargnya hanya Rp2.500 untuk 24.199 pesanan. Hal itu memang tidak sesuai kesepakatn yang dijalin antara KPU Sleman dengan vendor, dalam hal ini Jujur Kinaryo Projo. Di mana anggaran per orang ditetapkan Rp15.000 setiap kotak snack untuk 24.199 orang dengan spesifikasi empat macam snack.
BACA JUGA : Uang Transportasi untuk KPPS Sleman Mulai Disalurkan PPS, Cek Jumlahnya
"Atas kejadian tersebut pihak KPU Sleman sudah memanggil vendor yg disaksikan juga Camat, Lurah dan Jogoboyo di mana vendor telah meng-subkan pengadaan snack tersebut kepada Catering Shinta dan harganya hanya Rp2.500 per orang tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah di sepakati antara KPU dan PT Jujur Kinaryo Projo," katanya, Kamis (1/2/2024).
Oleh karena pengadaan snack ini tidak sesuai dengan kesepakatan, pihak KPU Sleman telah memutus kontrak dengan PT Jujur Kinaryo Projo dan pihak KPU Sleman belum membayarkan sepeserpun kepada vendor. Herwatan mengatakan dengan demikian keuangan negara belum ada yang dikeluarkan."Sehingga belum ada indikasi ke arah penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara," ujarnya.
Meski pemesanan sudah dilakukan dan uang belum dibayar, ia memastikan tidak ada indikasi kerugian negara. Karena KPU Sleman langsung memutus kontrak dengan alasan barang tidak sesuai spesifikasinya.
BACA JUGA : Viral Soal Link Pengisian Data JKN untuk KPPS, Ini Penjelasan Dinsos dan KPU Bantul
"Namun demikian Kejati DIY akan terus memonitor terhadap penggunaan keuangan negara khususnya penggunaan keuangan negara dalam pengadaan snack acara pelantikan KPPS Sleman," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus korupsi pengurusan HGB menyoroti dugaan mafia tanah ATR BPN dan pentingnya pengawasan diskresi dalam pelayanan pertanahan.
WhatsApp mulai menguji Restricted Chat di Android dan iOS. Fitur ini membatasi ekspor chat, Meta AI, media, dan linked devices.
Mengusung tajuk Simfoni 1001 Pembatik, THE 1O1 Yogyakarta Tugu menggandeng Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta untuk menyuguhkan pengalaman m
Mobil listrik Pakistan Metro EV punya desain ala Alphard dan Vellfire. Harganya dijanjikan di bawah Rp200 juta dengan jarak tempuh 300 km.
Avengers: Endgame kembali menjadi film terlaris dunia setelah rilis ulang, menggeser Avatar dengan selisih pendapatan yang sangat tipis.
Dishub Kota Jogja memperketat pengawasan parkir selama WJNC 2026. Tarif tetap sesuai Perda, mulai Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil.