Gelombang Mengkritik Pemerintahan Jokowi, Guru Besar Lintas Kampus di Jogja Serukan Tobat Moral dan Etika

Harianjogja.com, JOGJA—Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokow Widodo terus bermunculan dari kalangan akademisi. Terbaru guru besar senior lintas kampus di Jogja mengeluarkan pernyataan sikap dengan menyerukan tobat moral dan etika di Kampus UII Jalan Cik Ditiro, Kota Jogja, Sabtu (3/2/2024).

Guru besar yang hadir di antaranya dari Kampus UNY Profesor Suwarsih Madya, Profesor Djoko Pekik, Profesor Yoyon Suryono dan Profesor Ariswan. Adapun dari UGM Profesor M. Baiquni dan Profesor Zaenal Bahrudin, kemudian dari UII Profesor Ni'matul Huda dan guru besar dari UIN Sunan Kalijaga terdiri atas Profesor Dudung Abdurahman, Profesor M. Chirzin. Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Guru besar UMY Profesor Heru Kurnianto Tjahyono.

BACA JUGA : Kritik Sikap Jokowi, UII: Indonesia Darurat Kenegarawanan

Profesor Yoyon Suryono mengatakan persoalan bangsa saat ini berkaitan dengan etika moral khususnya jelang pemilu 2024. Menurutnya banyak hal yang tampak di publik, mulai langkah pertama sampai hari pelaksanaan pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 yang bertentangan dengan moral dan etika. Kalau tidak dikawal dengan seperti saat ini maka setiap tahapan itu akan berjalan dengan tidak memperhatikan moral dan etika,.

“Ini persoalan mendasar karena posisi etika dan moral berada di atas peraturan perundangan meski pun ada yang tidak setuju dengan seruan etika dan moral ini. Tetapi ketika kehidupan berbangsa berjalan tanpa etika dan moral akan sangat berbahaya bagi bangsa khususnya anak muda,” katanya, Sabtu.

Menurutnya salah satu wujud nyata di antaranya pimpinan nasional atau elite yang memihak salah satu calon menurutnya paling baik. Ia berharap kondisi itu menjadikan sadar kembali terkait moral dan etika. “Karena moral dan etika ini pondasi penting,” ujarnya.

Adapun pernyataan sikap yang dibacakan oleh Profesor Heru Kurnianto adalah sebagai berikut:

Seruan Kepada Rakyat Indonesia.

Indonesia kita kini berada di tepi jurang tuna etika. Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika, dan bahkan cenderung melanggar etika dan moral.

Kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi, dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.

Publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok. Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil, dalam praktek berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan.

Kita semua melihat bahwa keadaan ini merupakan situasi yang buruk dan akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi generasi mendatang. Oleh sebab itulah, kita semua berharap agar segala kerusakan moral dihentikan, dengan tobat etika dan moral. Tobat artinya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran etika dan moral, sanggup melakukan perbaikan serta berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

Kita mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tobat etika dan moral untuk memperbaiki akhlak bangsa. Dengan langkah bersama, kita harapkan keadaan itu akan mendorong seluruh pihak, baik warga maupun para penyelenggara negara, termasuk pimpinan nasional untuk melakukan pertobatan. Adapun langkah utama yang kita harapkan adalah:

Pertama. Menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral. Segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan, hendaknya segera dihentikan dan mendapatkan koreksi yang fundamental.

Kedua. Menyerukan kepada para pemangku kepentingan yang bertanggungjawab bagi bekerjanya "check dan balances", agar benar- benar menjalankan tugas utamanya, agar demokrasi berjalan secara baik, dan tidak dibiarkan mengalami kemunduran atau bahkan dibiarkan dihancurkan fondasinya. Kembalilah kepada nilai-nilai luhur bangsa dan jangan biarkan institusi demokrasi dikuasai oleh napsu angkara yang mengkhianati Pancasila dan UUD'45.

Ketiga. Menyerukan kepada kaum terpelajar atau kaum intelektual, yang punya tugas mulia, baik tugas intelektual maupun moral, untuk bersama- sama menjaga etika dan moral, sehingga dapat menjadi bagian dari kompas moral bagi pergerakan bangsa. Dalam konteks ini, kita semua berharap agar kaum terpelajar dapat berdiri di barisan terdepan oleh karena independensinya, sehingga segala potensi kerusakan etika dan moral dapat dicegah, sebelum berkembang terlalu jauh. Keteladanan kaum intelektual untuk melakulan tobat etika dan moral, akan memungkinkan sejarah bergerak maju.

BACA JUGA : Banyak Harimau Mati di Medan Zoo, Walhi Kritik Menantu Jokowi

Keempat. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama- sama menjadi saksi atas seluruh proses politik yang berlangsung, dan tidak tinggal diam atas segala kerusakan yang terjadi. Kita percaya rakyat yang telah tercerahkan akan menjadi bagian utama dari langkah bangsa menghentikan segala langkah politik yang merusak sendi-sendi etika dan moral bangsa. Dengan kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka tobat etika dan moral, merupakan jalan utama bangsa untuk melakukan perbaikan yang mendasar dan menyeluruh di semua lini kehidupan.

Yogyakarta 3 Februari 2024

Forum 2045

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News